Kemensos minta anggaran 2024 ditambah sebab tantangan sosial lebih kompleks
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) meminta dukungan DPR RI agar anggaran untuk tahun 2024 ditambah sebesar Rp11,58 triliun karena tantangan sosial di Indonesia dinilai jadi lebih kompleks.
"Pagu indikatif 2024 Kementerian Sosial sebanyak Rp77.828.866.946.000, atau turun sekitar Rp350 miliar dari pagu 2023," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.
Mensos menuturkan usulan anggaran itu dimintanya akibat sejumlah program Kemensos mengalami pemotongan anggaran. Misalnya pada program Rumah Sejahtera Terpadu (RST). Pagu indikatif 2024, RST dianggarkan sebesar Rp32 miliar dengan target 1.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Anggaran ini dua kali lipat lebih kecil dibanding tahun 2023 yang menargetkan 3.250 KPM dengan biaya Rp67 milyar.
Pengurangan anggaran bagi RST cukup disayangkan. Risma mengatakan hal ini juga dirasakan oleh sejumlah anggota Komisi VIII seperti Iskan Qolba Lubis yang menilai seharusnya anggaran program itu tidak dikurangi, mengingat adanya tantangan yang cukup berat terutama pada ego sektoral.
“Seharusnya ada penambahan, tapi saya gak tau kenapa dikurangi. Kementerian Keuangan mungkin mengira kalau kemiskinan berkurang jadi (anggaran pengentasan kemiskinan) dikurangi,” katanya.
Selain RST, Risma membeberkan bahwa dana untuk penyelenggaraan ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) kelompok rentan turun dari Rp35 miliar menjadi Rp23,5 miliar. Padahal selama ini ATENSI digunakan untuk merespon cepat kebutuhan masyarakat oleh sentra-sentra Kemensos di daerah.
“Salah satunya adalah biaya operasional orang sakit, anak korban kekerasan seksual, dan kasus-kasus yang sifatnya mendesak yang membutuhkan penanganan cepat. Pada tahun 2022, Kemensos merespon 6.627 kasus melalui laporan masyarakat dan media monitoring,” katanya.
Program selanjutnya yang mengalami pemotongan adalah pelatihan dan pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat, yang bahkan tidak mendapatkan anggaran sama sekali pada pagu indikatif tahun 2024. Risma menyayangkan hal tersebut mengingat pada tahun 2023, Kemensos melalui balai diklat banyak memberikan pelatihan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan.
Beberapa di antaranya adalah pelatihan pengolahan daun kelor bagi kelompok penyandang disabilitas di Maumere NTT, pelatihan membatik dan menjahit untuk perempuan di Papua, dan berbagai pelatihan lain yang dilaksanakan di beberapa lokasi di Indonesia.
Melihat penurunan anggaran, anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyatakan jajarannya akan berkomitmen mendukung agar Kemensos mendapatkan tambahan anggaran karena tidak ada istilah pengurangan anggaran meskipun angka kemiskinan berkurang.
“Harusnya Kemensos ditambah bukan dikurangi. Di zaman bu menteri, peta jalan menuntaskan kemiskinan sudah ketemu melalui kewirausahaan dan sebagainya. Maka komitmen negara sejatinya hadir,” kata Yandri.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemensos minta anggaran 2024 ditambah sebab tantangan sosial kompleks
"Pagu indikatif 2024 Kementerian Sosial sebanyak Rp77.828.866.946.000, atau turun sekitar Rp350 miliar dari pagu 2023," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.
Mensos menuturkan usulan anggaran itu dimintanya akibat sejumlah program Kemensos mengalami pemotongan anggaran. Misalnya pada program Rumah Sejahtera Terpadu (RST). Pagu indikatif 2024, RST dianggarkan sebesar Rp32 miliar dengan target 1.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Anggaran ini dua kali lipat lebih kecil dibanding tahun 2023 yang menargetkan 3.250 KPM dengan biaya Rp67 milyar.
Pengurangan anggaran bagi RST cukup disayangkan. Risma mengatakan hal ini juga dirasakan oleh sejumlah anggota Komisi VIII seperti Iskan Qolba Lubis yang menilai seharusnya anggaran program itu tidak dikurangi, mengingat adanya tantangan yang cukup berat terutama pada ego sektoral.
“Seharusnya ada penambahan, tapi saya gak tau kenapa dikurangi. Kementerian Keuangan mungkin mengira kalau kemiskinan berkurang jadi (anggaran pengentasan kemiskinan) dikurangi,” katanya.
Selain RST, Risma membeberkan bahwa dana untuk penyelenggaraan ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) kelompok rentan turun dari Rp35 miliar menjadi Rp23,5 miliar. Padahal selama ini ATENSI digunakan untuk merespon cepat kebutuhan masyarakat oleh sentra-sentra Kemensos di daerah.
“Salah satunya adalah biaya operasional orang sakit, anak korban kekerasan seksual, dan kasus-kasus yang sifatnya mendesak yang membutuhkan penanganan cepat. Pada tahun 2022, Kemensos merespon 6.627 kasus melalui laporan masyarakat dan media monitoring,” katanya.
Program selanjutnya yang mengalami pemotongan adalah pelatihan dan pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat, yang bahkan tidak mendapatkan anggaran sama sekali pada pagu indikatif tahun 2024. Risma menyayangkan hal tersebut mengingat pada tahun 2023, Kemensos melalui balai diklat banyak memberikan pelatihan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan.
Beberapa di antaranya adalah pelatihan pengolahan daun kelor bagi kelompok penyandang disabilitas di Maumere NTT, pelatihan membatik dan menjahit untuk perempuan di Papua, dan berbagai pelatihan lain yang dilaksanakan di beberapa lokasi di Indonesia.
Melihat penurunan anggaran, anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyatakan jajarannya akan berkomitmen mendukung agar Kemensos mendapatkan tambahan anggaran karena tidak ada istilah pengurangan anggaran meskipun angka kemiskinan berkurang.
“Harusnya Kemensos ditambah bukan dikurangi. Di zaman bu menteri, peta jalan menuntaskan kemiskinan sudah ketemu melalui kewirausahaan dan sebagainya. Maka komitmen negara sejatinya hadir,” kata Yandri.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemensos minta anggaran 2024 ditambah sebab tantangan sosial kompleks