DJPb: Realisasi TKDD Sulsel per Juni 2023 capai Rp13,88 triliun

Makassar (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Provinsi Sulsel Semester I 2023 mencapai Rp13,88 triliun.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Sabtu, mengatakan angka penyaluran TKDD Sulsel pada Januari-Juni 2023 sebesar Rp13,88 triliun dari total APBD Sulsel Rp23,39 triliun.

"Di Semester I 2023 atau dari Januari hingga Mei, pendapatan berdasarkan transfer pusat sebesar Rp13,88 triliun dari total APBD sebesar Rp23,39 triliun," ujarnya.

Supendi mengatakan penyaluran TKDD Sulsel Semester I 2023 lebih sedikit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni mencapai Rp14,93 triliun.

Ia menjelaskan terkontraksinya realisasi TKD Sulsel terjadi karena sebagian transfer ke daerah belum tersalurkan dan masih menunggu penyampaian persyaratan salur pemerintah daerah (pemda) dan penyalurannya belum masuk pada jadwal salur.

Dia menyebutkan realisasi pendapatan APBD Sulsel hingga 31 Juni 2023 sebesar Rp13,88 triliun atau secara persentase sebesar 46,7 persen dari target yang ditetapkan kontribusi pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 66,17 persen.

Sementara realisasi belanja APBD Sulsel hingga 31 Juni 2023 sebesar Rp23,39 triliun didominasi oleh komponen belanja operasional.

Supendi mengatakan di enam bulan terakhir dana alokasi umum (DAU) telah tersalur Rp9,4 triliun lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp10,1 triliun atau terkontraksi minus 7,53 persen (year on year/yoy).

Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami kontraksi minus 0,94 persen (yoy) persen pada Januari hingga Juni 2023 itu dengan penyaluran Rp297,75 miliar berbanding Rp300,51 miliar dari jumlah pagu Rp948,64 miliar.

Untuk transfer dana desa terealisasi Rp950,20 miliar, juga mengalami kontraksi minus 9,77 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yakni Januari hingga Mei 2022 sebesar Rp1,04 triliun.

"DAK fisik sudah tersalur Rp262,95 miliar berbanding Rp293,42 miliar. Ini juga lebih rendah 11,72 persen dan dana insentif fiskal daerah tersalur Rp109,32 miliar berbanding Rp76,40 miliar atau atau meningkat 30,11 persen," ujarnya pula.