Mamuju (ANTARA) - Polda Sulawesi Barat mengerahkan 432 personel untuk pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) pilkada yang tersebar di enam kabupaten di Sulbar.
"Untuk memastikan pesta demokrasi ini berjalan aman dan lancar, kami mengerahkan 432 personel untuk mengamankan TPS," kata Kapolda Sulbar Inspektur Jenderal Polisi Adang Ginanjar pada apel siaga pergeseran pasukan di Lapangan Tribrata Mapolda Sulbar di Kendari, Jumat (22/11).
Sebanyak 432 personel Polda Sulbar tersebut akan melakukan pengamanan di 2.921 TPS yang tersebar di 69 kecamatan dan 648 kelurahan/desa di enam kabupaten di Provinsi Sulbar.
"Apel pergeseran pasukan ini adalah bukti kesiapan Polri untuk menjawab kepercayaan negara dan masyarakat Sulbar. Kita harus bekerja dengan fokus, ikhlas, dan penuh tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada Serentak 2024," katanya.
Personel yang ditugaskan untuk mengamankan TPS, kata dia, ujung tombak keamanan Polri pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
"Semua sudah dibekali ransel dan bekal kesehatan untuk memastikan kesiapan selama bertugas di TPS," katanya.
Ia mengingatkan pentingnya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan segera melaporkan kepada pimpinan jika ditemukan hal-hal yang mencurigakan sehingga bisa ditindak lanjuti dengan cepat dan tepat.
"Jaga situasi kondusif, lakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan junjung tinggi netralitas. Jangan memihak kepada siapapun dan jangan terlibat politik praktis. Patuhi setiap aturan yang sudah ada," kata Adang Ginanjar.
Dengan semangat kebersamaan, dedikasi, dan profesionalitas, ia optimistis dapat mengatasi segala tantangan dan memastikan Pilkada Serentak 2024 di Sulbar, berjalan aman dan damai
"Kita percaya dengan kerja keras dan dedikasi kita, Pilkada Serentak 2024 akan menjadi momentum demokrasi yang sukses dan bermartabat," ujar dia.
Polda Sulbar akan memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat memberikan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin masa depan.
"Kami, bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menjaga keamanan dan kelancaran proses pemilihan, sehingga masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya dengan aman dan nyaman," kata Adang Ginanjar.
