Gowa (ANTARA) - Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar melakukan pendampingan pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan terkecil di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.
"Tujuan dari penatausahaan keuangan kelurahan selaku pemerintahan terkecil di lingkup pemerintahan, perlu dukungan dan pendampingan pengelolaan keuangan," kata Ketua Tim PKM Dr Asriani Junaid di Kabupaten Gowa, Kamis.
Dia mengatakan pentingnya pengelolaan keuangan agar pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dan tidak rawan berhadapan hukum.
Selain itu, lanjut dia, pentingnya aparat pemerintah sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dituntut untuk menguasai akuntansi atau minimal melakukan pembukuan keuangan dengan benar sesuai peruntukannya, agar penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dipertanggungjawabkan.
Menanggapi hal itu, Lurah Lanna Maskur pada pelatihan pengelolaan keuangan itu mengatakan, kedatangan PKM UMI merupakan kebutuhan mendesak bagi jajarannya yang berada di kelurahan.
"Khususnya dalam penatausahaan keuangan kelurahan karena kenyataan aparat kami kadangkala ada ketakutan dalam penggunaan anggaran, karena tidak paham tentang regulasi maupun penatausahaan dan pendokumentasian keuangan yang baik dan benar," ujarnya.
Oleh karena itu, pelatihan tersebut sangat berarti untuk menambah pengetahuan jajaran kelurahan, sehingga tidak ada kesalahan di kemudian hari.
Sementara itu, DR St Salmah Sharon, salah satu dosen UC Makassar -Ciputra School of Business Makassar yang turut berbagi pengetahuan pada workshop "Penguatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah di Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa” ini mengatakan, akuntabel mesti didorong bukan saja di pemerintah pusat tetapi seharusnya dimulai dari bawah (Bottom-Up).
Hal ini dilakukan untuk memudahkan warga untuk mengakses informasi baik keuangan maupun program yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
Partisipasi warga akan mendorong dalam proses pengawasan keuangan daerah menuju pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.
Sementara itu, salah seorang anggota Tim Edy Susanti SE.,M.Ak.,Ak.,CA., ASEAN CPA yang juga konsen menyoroti keuangan daerah membenarkan bahwa perlu memberikan pengetahuan yang memadai mengenai mekanisme asas-asas umum Penatausahaan Keuangan Daerah, khususnya di Kelurahan Lanna, agar tidak ada kesalahan dalam pembukuan dan penatausahaan keuangan.
Dr Muh.Arif juga mengimbuhkan bahwa pada pengelolaan keuangan daerah tingkat kelurahan, akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan penting agar dapat mengurangi tudingan unsur politis dari dana kelurahan yang telah dianggarkan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
