Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat melakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi di Mamuju, Sabtu mengatakan Pemkab Mamuju terus meningkatkan upaya dalam rangka menghindari perilaku korupsi pada pejabatnya.
Pemkab Mamuju melakukan sosialisasi SPIP bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulbar, diikuti jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) serta para camat.
Menurut dia, kegiatan sosialisasi SPIP tersebut sangat penting, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Mamuju, dengan memberikan pemahaman untuk membuat SPIP kepada pejabat pemerintah di Mamuju.
"Dengan memahami SPIP maka pejabat pemerintah akan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan aturan sehingga dapat terhindar dari segala potensi Fraud (kecurangan) yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi," katanya.
Ia meminta agar pejabat pemerintah pada setiap OPD maupun para camat untuk dapat membuat SPIP dan inspektorat Kabupaten Mamuju akan diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang dilaporkan setiap SPIP OPD setiap tiga bulan sekali," katanya.
Ia menyampaikan, pemerintah di Mamuju dan BPKP Provinsi Sulbar juga telah bekerjasama dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Pemerintah di Mamuju dan BPKP telah bekerjasama untuk menyusun kerangka acuan kerja pembangunan agar dapat menghindari tindak pidana korupsi dalam menjalankan pemerintahan," katanya.
Mamuju sosialisasikan SPIP cegah tindak pidana korupsi
Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan BPKP Provinsi Sulbar, melakukan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Mamuju, Jumat (22/9/2023) ANTARA Foto/ M Faisal Hanapi
