Makassar (ANTARA) - Kepala Dinas pertanahan Kota Makassar; Sri Sulistiawati mengatakan pihaknya siap mengamankan aset Pemkot Makassar khususnya yang dikuasai pihak ketiga.
"Kami mendukung penuh upaya pemerintah Kota Makassar untuk mengambil alih kembali aset-asetnya yang terbengkalai ataupun yang dikuasai pihak luar," kata Sri di Makassar, Senin.
Dia mengatakan pelaksanaan tersebut telah dikoordinasikan dengan kepala kantor ATR/BPN Kota Makassar ke pihak walikota.
Hal itu menyusul tercapainya sertifikasi hak pengelolaan lahan atau HPL Karebosi, sehingga aset-aset lainnya diperjuangkan untuk dapat memiliki sertifikat HPL.
Sebagai arahan pemerintah kota Makassar diantaranya ingin mensertifikatkan lorong wisata dan pulau yang ada di kota Makassar dan menjadi potensi wisata.
Apabila sertifikat HPL sudah dikantongi, lanjut dia pemerintah kota Makassar sudah memiliki kewenangan mengelola untuk kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan pemasukan pendapatan asli daerah (PAD).
Kendati diakui untuk mendapatkan sertifikat perlu mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung sebagai aset pemerintah Kota Makassar.
Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Muhammad Roem.
Dia mengatakan, dengan adanya sertifikat HPL, akan menguntungkan Kota Makassar untuk menarik investasi di sektor pariwisata.
"Hal ini akan lebih memudahkan menarik investor melakukan investasi di kepulauan dengan kepemilikan yang jelas," katanya.
Berita Terkait
Paket bantuan kemanusiaan dari Pemkot Makassar tiba di posko banjir Sidrap
Selasa, 7 Mei 2024 0:55 Wib
Tim medis Pemkot Makassar periksa kesehatan korban banjir
Selasa, 7 Mei 2024 0:54 Wib
Pemkot Makassar dan IKA Unhas salurkan bantuan untuk korban bencana di Luwu
Minggu, 5 Mei 2024 15:04 Wib
Kepala BBKIPM dan Wali Kota Makassar membahas jaminan produk perikanan
Sabtu, 4 Mei 2024 19:42 Wib
Pemkot Makassar salurkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir dan tanah longsor
Sabtu, 4 Mei 2024 18:18 Wib
Pemkot Bogor dan Pj Sekda Sulsel bahas hibah lahan asrama mahasiswa
Jumat, 3 Mei 2024 22:14 Wib
Konten Revolusi Pendidikan Makassar melengkapi Program Merdeka Belajar
Kamis, 2 Mei 2024 11:56 Wib
Dinsos minta tim PKH dukung penurunan prevalensi stunting di Makassar
Rabu, 1 Mei 2024 20:37 Wib