Jambi (ANTARA) - Kegiatan normalisasi sungai di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dinilai harus segera dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi bencana banjir yang lebih besar dan berkepanjangan di daerah tersebut.
Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Utara, Muslim Muchtar dalam siaran daring bertajuk “Teropong Bencana” Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diikuti di Jambi, Rabu.
Muslim menjelaskan bahwa Luwu Utara memiliki delapan anak sungai yang membentang dari wilayah Timur hingga ke Selatan.
Berdasarkan hasil peninjauan tim reaksi cepat BPBD dan instansi pemerintah Kabupaten Luwu Utara mendapati kondisi bagian hulu dan hilir dari aliran sungai-sungai tersebut saat ini sudah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi material lumpur dan sejenisnya.
Bahkan oleh karena pendangkalan tersebut, kata dia, ada tiga aliran sungai yang ada di wilayah Kecamatan Bone-Bone, Mappedeceng, Masamba sudah tidak mampu membendung volume air sekalipun saat hujan berintensitas sedang dan dengan seketika menggenangi pemukiman penduduk sekitarnya.
Fenomena tersebut sebagaimana terjadi pada Senin (15/7) malam - Selasa (16/7) pagi. Pihaknya mengkonfirmasi setidaknya ada lebih dari 1.800 rumah termasuk sembilan fasilitas kesehatan, dan lima rumah ibadah yang ada di wilayah kecamatan itu tergenang banjir setinggi lebih dari 60 centimeter.
Sampai dengan Rabu (17/7) ini tercatat total ada sebanyak 4.282 orang warga yang mana 206 orang di antaranya terpaksa mengungsi dan dalam penanganan pemerintah daerah di bawah asesmen BNPB.
Atas pertimbangan itu maka, Muslim mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dan kementerian/lembaga terkait lainnya sehingga kegiatan normalisasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat demi kemaslahatan masyarakat setempat dalam jangka panjang.
BPBD Luwu Utara dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga sudah membentuk grup komunikasi kebencanaan melibatkan semua Camat dan Kepala Desa sehingga bila ada potensi kondisi darurat bencana bisa cepat disampaikan kepada masyarakat.
