Moskow (ANTARA) - Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina melanggar hukum internasional, kata Presiden ICJ Nawaf Salam pada Jumat (19/7).
Seperti yang disampaikan hakim ketua pada awal persidangan, pengadilan PBB itu menyimpulkan bahwa pihaknya mempunyai yurisdiksi untuk mengeluarkan opini nasihat mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina.
Selain itu, pengadilan tersebut memiliki informasi yang cukup mengenai isu itu.
Kebijakan pemukiman Israel tidak sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, kata Salam selama persidangan.
Dia menyebutkan bahwa aktivitas pemukiman Israel yang melanggar hukum internasional terus meluas.
Pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah aneksasi de facto yang melanggar hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, katanya menambahkan.
ICJ, yang berbasis di Den Haag, menggelar sidang tentang konsekuensi hukum pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, pada 19-26 Februari.
Selama persidangan, lebih dari 50 negara dan tiga organisasi internasional --Liga Negara-negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), dan Uni Afrika-- membahas isu tersebut.
Delegasi Palestina meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina sebagai tindakan ilegal sebab penetapan pengadilan tersebut dapat menjadi harapan terakhir bagi solusi dua-negara.
Sumber: Sputnik-OANA
Berita Terkait
PBB: Israel menghalangi 85 persen konvoi kemanusiaan masuki Gaza Utara
Rabu, 16 Oktober 2024 11:54 Wib
Pemprov Sulsel menggelar Konser Amal Peduli Palestina
Minggu, 13 Oktober 2024 20:42 Wib
Warga Palestina menolak perintah Israel: "lebih baik mati daripada pergi"
Kamis, 10 Oktober 2024 9:48 Wib
Presiden Turki: Israel manfaatkan konflik regional untuk perluas pendudukan
Senin, 7 Oktober 2024 0:13 Wib
Menilik kelompok perjuangan Palestina sebagai barikade kekejian Israel
Minggu, 6 Oktober 2024 11:21 Wib
Kecaman dunia terhadap Israel menggema di sidang Majelis Umum PBB
Minggu, 6 Oktober 2024 11:18 Wib
Ketua MPR RI meminta Pemerintah gunakan pengaruh cegah konflik Timur Tengah
Kamis, 3 Oktober 2024 13:33 Wib
Presiden Palestina menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di PBB
Jumat, 27 September 2024 7:26 Wib