Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta aparat penegak hukum untuk bertindak cepat apabila dugaan penggelembungan harga atau mark up impor beras yang menyeret nama pimpinan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.
“Kita berharap KPK dapat membongkar kasus mark up impor beras ini sebagai kotak pandora agar terbongkar. Kenapa selama ini harga beras harganya semakin melambung tinggi? Karena memang adanya mark up impor beras ini,” kata Santoso dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, tindakan cepat aparat penegak hukum diperlukan karena mark up impor beras tersebut diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun. Ia berharap, apabila terbukti, pelaku dapat dihukum berat.
“Perilaku lancung (tidak jujur, red.) oknum yang menyengsarakan rakyat harus dihukum seberat-beratnya. Mengingat dengan mahalnya harga beras bukan hanya membuat rakyat mengurangi jatah makannya tapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih banyak,” kata Santoso.
Selain dapat mengurangi jatah makan rakyat Indonesia, menurut dia, mark up impor beras juga memicu kenaikan harga komoditas lain yang akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.
“Harga beras naik berdampak pada naiknya harga komoditas lainnya yang mengakibatkan daya beli rakyat menurun,” kata Santoso.
Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7), atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam.
Terkait dugaan hal itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa pihaknya menghormati adanya aduan kepada KPK mengenai dugaan mark up harga terkait impor 2,2 juta ton beras.
Ketut memastikan Bapanas dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
Sementara itu, Perum Bulog mengklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up harga terkait impor beras tersebut. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan laporan itu membentuk opini buruk di masyarakat terkait perusahaannya tersebut.
Berita Terkait
PLN UP3 Parepare Sulsel luncurkan program sambungan listrik gratis
Sabtu, 7 September 2024 6:32 Wib
PLN bantu menyalakan sambungan listrik 60 rumah di tiga kabupaten Sulsel
Kamis, 22 Agustus 2024 1:00 Wib
Indonesia runner up SEA V League putra putaran pertama usai kalahkan Vietnam
Senin, 19 Agustus 2024 1:01 Wib
Gearing Up for The 2nd ISF: International Office Hosts Planning Session with Students Volunteer
Senin, 12 Agustus 2024 16:00 Wib
Australian Open 2024 - Hendra/Ahsan keluar sebagai runner-up
Minggu, 16 Juni 2024 18:06 Wib
Australian Open 2024 - Tunggal putri Indonesia Ester Nurumi keluar sebagai runner-up
Minggu, 16 Juni 2024 13:47 Wib
Kejati Sulsel bersama Kejagung supervisi penyelesaian uang pengganti kasus korupsi
Selasa, 4 Juni 2024 16:22 Wib
Piala Thomas 2024 - Bagas/Fikri kandas, Indonesia runner up China Juara
Minggu, 5 Mei 2024 23:35 Wib