Jakarta (ANTARA) - KPU RI menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pilkada, yakni syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan, akan terus dipedomani hingga penetapan pasangan calon (paslon)
“Dipedomani terus, sampai penetapan paslon,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis malam.
Ketua KPU menegaskan hal itu untuk menepis anggapan bahwa putusan MK yang dibacakan pada Selasa (20/8) hanya dipedomani pada saat pendaftaran calon saja.
Putusan MK dimaksud ialah Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.
Pada pertimbangan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah.
Kemudian, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. MK membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.
Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah bersangkutan, yakni berkisar dari 6,5 hingga 10 persen.
Lebih lanjut, Afif memastikan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 akan berpedoman kepada Peraturan KPU (PKPU) yang telah dilengkapi dengan ketentuan baru sesuai putusan MK.
“Yang pasti, nanti pada tanggal 27–29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia, akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan MK,” ujarnya.
Afif pun memastikan bahwa putusan MK yang diadopsi ke dalam draf revisi PKPU tidak hanya soal syarat usia dan ambang batas, tetapi juga aturan kampanye di perguruan tinggi yang turut diubah oleh MK.
“Itu juga pasti kita harus ikuti, kita perlakukan sama untuk kemudian kita akan segera adopsi dan dimasukkan dalam pengaturan kampanye kita,” ujarnya.
Diketahui, MK melalui Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 memperbolehkan kampanye pemilihan kepala daerah dilakukan di kampus, asal telah mendapatkan izin dan tidak membawa atribut kampanye.
KPU akan menindaklanjuti seluruh putusan MK sesuai dengan langkah prosedur yang tertib, yakni dengan melakukan konsultasi dengan DPR.
Menurut dia, rapat dengar pendapat (RDP) bakal dilakukan pada Senin (26/8), satu hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah dibuka.
“Konsultasi yang sifatnya RDP itu Senin. Kita tadi sudah sampaikan dan sudah berkoordinasi untuk materi yang sudah kita sampaikan draf dan seterusnya,” ucap Afif.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPU: Putusan MK terkait pilkada dipedomani hingga penetapan paslon
Berita Terkait
![Hakim konstitusi Arsul Sani](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/09/12/1000001216.jpg)
Hakim konstitusi Arsul Sani "dissenting opinion" atas putusan syarat usia capim KPK
Kamis, 12 September 2024 17:50 Wib
![MK menolak permohonan uji materi Novel Baswedan dkk soal syarat usia capim KPK](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/09/12/1000001212.jpg)
MK menolak permohonan uji materi Novel Baswedan dkk soal syarat usia capim KPK
Kamis, 12 September 2024 14:08 Wib
![Pemohon uji materi di MK mempersoalkan domisili calon kepala daerah](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/09/09/1000001205.jpg)
Pemohon uji materi di MK mempersoalkan domisili calon kepala daerah
Senin, 9 September 2024 18:50 Wib
![Pemohon uji materi UU Pilkada meminta MK sahkan suara kosong](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/09/05/1000001189.jpg)
Pemohon uji materi UU Pilkada meminta MK sahkan suara kosong
Jumat, 6 September 2024 3:14 Wib
![MK menuntaskan 308 perkara perselisihan hasil Pemilu 2024](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/16/antarafoto-sidang-pembuktian-sengketa-pileg-2024-160824-riv-15.jpg)
MK menuntaskan 308 perkara perselisihan hasil Pemilu 2024
Kamis, 5 September 2024 14:59 Wib
![Ahli: Calon tunggal pascaputusan MK menurun tapi belum signifikan](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/11/titi.jpg)
Ahli: Calon tunggal pascaputusan MK menurun tapi belum signifikan
Minggu, 1 September 2024 18:41 Wib
![LPSK mengapresiasi putusan MK perpanjang batas waktu pengajuan kompensasi bantuan korban terorisme](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/30/1000001152.jpg)
LPSK mengapresiasi putusan MK perpanjang batas waktu pengajuan kompensasi bantuan korban terorisme
Jumat, 30 Agustus 2024 12:04 Wib
![Ketua Komisi II DPR akan mengevaluasi MK](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/26/IMG_20240826_163933_edit_16629932728446.jpg)
Ketua Komisi II DPR akan mengevaluasi MK
Kamis, 29 Agustus 2024 15:07 Wib