Pj Gubernur Sulsel: Digitalisasi pemerintahan itu kebutuhan wajib

Makassar (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh menyatakan pemerintahan sekarang ini sudah wajib melakukan transformasi digital dalam proses pelayanan kepada publik.

Zudan Arif dalam keterangannya di Makassar, Senin, mengatakan transformasi digital atau pemerintahan yang digital adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah pilihan.

“Digitalisasi itu bukan lagi pilihan tapi sebuah kebutuhan. Pemerintahan harus agile (lincah) dalam menghadapi transformasi digital,” ujar Zudan.

Dia mengatakan, untuk saat ini pemantik digitalisasi pemerintahan dalam melayani masyarakat adalah digital signature atau tanda tangan elektronik (TTE).

Makanya, yang dia lakukan saat ini di Sulsel adalah mempercepat penerbitan TTE bagi pejabat ASN sehingga pelayanan pemerintah tidak berbelit dan memakan waktu lama.

Untuk memacu peningkatan pengguna digital signature ini, Prof Zudan melakukan dengan pendekatan kesadaran kolektif.

“Kita mau bersama-sama bergerak memperbaiki diri. Dulu, surat jadi berhari-hari hanya karena menunggu pimpinan keluar daerah. Surat dengan tanda tangan basah perlahan kita tinggalkan dan bertransformasi ke digital signature,” ucapnya.

Dengan tanda tangan elektronik tersebut, di manapun dan kapan pun pemimpin atau kepala dinas bisa menandatangani surat surat rutin.

“Pelayanan lebih cepat, masyarakat senang. Ke depan ini digital signature kepala sekolah akan kita terbitkan,” kata Pj Gubernur Sulsel.*