Makassar (ANTARA Sulsel) - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad menyatakan kabinet ramping lebih ideal diterapkan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kalau berbicara ideal, pasti lebih ideal jika kabinet itu lebih ramping karena banyak program akan fokus dan tidak tumpang tindih jika mampu dimaksimalkan dengan baik oleh menterinya," ujarnya di Makassar, Rabu.
Ia mengatakan, postur kabinet yang ramping lebih baik dan efektif misalnya cukup 24 agar tidak tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan setiap kementerian seperti selama ini terjadi.
Bukan cuma itu, anggaran pendapatan dan belanja juga bisa dimaksimalkan dengan baik. Jika ini tercipta, maka reformasi birokrasi bisa lebih dioptimalkan.
Selain itu, sejumlah lembaga atau instansi di sayap pemerintahan juga perlu dikurangi karena kinerjanya yang tidak berjalan optimal, tetapi justru menyerap banyak anggaran negara.
"Inilah yang akan menjadi tantangan dari pasangan Jokowi-JK, apakah mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam sistem pemerintahannya itu ataukah justru sebaliknya, sama saja dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya," katanya.
Menurut dia, dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 260 juta jiwa maka idealnya dibutuhkan sekitar 24 hingga 36 kementerian, akan tetapi jika jumlah minimal sekitar 24 bisa dimaksimalkan itu akan jauh lebih baik.
Sedangkan untuk beberapa posisi yang harus ditempatkan orang-orang profesional, birokrat dan politisi adalah bahwa jabatan kementerian adalah jabatan politis terkhusus untuk yang jabatan menteri.
Dia mengatakan, setiap orang yang mempunyai integritas tinggi untuk bekerja secara profesional dan politis dalam medan birokrasi untuk kesejahteraan rakyat, maka mereka layak diangkat untuk menjadi pembantu presiden sebagai menteri.
Dia menyebutkan, figur menteri berlatar birokrat, profesional, dan politisi patut dipertimbangkan tapi porsi profesional lebih dominan karena figur pekerja lebih dibutuhkan.
"Birokrat penting untuk posisi lebih birokratis dan administratif. Politisi cukup 5 atau 7 itupun bukan pengurus inti apalagi ketua partai, harus dipertimbangkan unsur profesionalnya sekaligus loyalitasnya sebagai kader partai," ucapnya. Agus Setiawan
Berita Terkait
BPJS Kesehatan : KRIS tidak hapus jenjang kelas layanan rawat inap
Senin, 13 Mei 2024 15:38 Wib
Presiden Jokowi terbitkan Perpres atur standar layanan rawat inap
Senin, 13 Mei 2024 13:59 Wib
Presiden Jokowi kaji nama-nama calon anggota pansel KPK
Kamis, 9 Mei 2024 10:44 Wib
Presiden Jokowi: Tidak ada pengajuan percepatan Pilkada 2024
Rabu, 8 Mei 2024 11:37 Wib
Jokowi tersenyum lebar saat merespons soal inisiasi pertemuan Prabowo-Mega
Selasa, 7 Mei 2024 12:04 Wib
Presiden Jokowi setuju tak boleh ada orang "toxic" di pemerintahan
Selasa, 7 Mei 2024 12:02 Wib
Presiden Jokowi: Perangkat teknologi-komunikasi masih didominasi impor
Selasa, 7 Mei 2024 11:43 Wib
Presiden Jokowi meresmikan IDTH jadi pusat uji perangkat digital terbesar ASEAN
Selasa, 7 Mei 2024 11:42 Wib