Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar berkomitmen merealisasikan tujuh program unggulan MULIA (Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan) dari program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham.
Pada hari ke-100 masa jabatan Munafri-Aliyah pada 1 Juni 2025, berbagai aspek dipersiapkan oleh Pemerintah Kota untuk menjadi fondasi pembangunan sosial dan ekonomi selama lima tahun ke depan.
"Sejumlah program kini telah memasuki tahap pelaksanaan, sementara lainnya tengah dipersiapkan dengan penguatan regulasi dan infrastruktur pendukung," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda di Makassar, Selasa
Dia mengatakan, Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan tujuh program prioritas yang menjadi bagian dari Sapta Mulia, sebagai fondasi visi misi kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang kini memasuki hari ke-100 masa jabatan MULIA.
Andi Zulkifly menegaskan, periode 100 hari bukan ditujukan untuk menyelesaikan program secara instan, melainkan memastikan seluruh kebijakan strategis berjalan pada jalur yang tepat.
Pria yang kini masih menjabat Kepala Bappeda itu menuturkan, Pemerintah Kota Makassar kini tengah merampungkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah memasuki tahap rancangan akhir.
"Karena sebagian besar program prioritas membutuhkan regulasi baru, perubahan struktur organisasi, dan dukungan dari dokumen RPJMD," ujar dia.
Zulkifly mengungkapkan, bahwa dokumen ini menjadi acuan pembangunan lima tahun ke depan serta hasil integrasi dari visi-misi Wali Kota dan Wakil Walikota, program prioritas Presiden, serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
"RPJMD kita ini sudah masuk ke tahap rancangan akhir dan sudah kita masukkan ke Inspektorat untuk direview, lalu akan dibawa ke DPRD sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)," ujar Andi Zulkifly.
Ia menegaskan bahwa RPJMD kabupaten/kota tidak bisa disahkan lebih dulu dari RPJMD Provinsi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar menyesuaikan isi dokumen agar selaras dan mendukung kebijakan provinsi maupun nasional.
"Salah satu program prioritas yang masuk dalam RPJMD adalah pembangunan stadion baru di wilayah Untia. Proyek ini bersifat multiyears dan akan dilakukan secara bertahap," jelasnya.
Adapun program-program prioritas yang tertuang dalam Sapta Mulia yang mulai menunjukkan geliat, meskipun sebagian besar masih dalam tahap penyiapan regulasi, perencanaan anggaran, hingga pembangunan fisik awal yaitu Seragam Sekolah Gratis.
Program bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP Negeri telah disiapkan melalui anggaran hasil efisiensi senilai Rp11,49 miliar.
Pemkot juga telah melakukan pendataan UMKM penjahit di seluruh kecamatan untuk memberdayakan pelaku usaha lokal dalam penyediaan seragam.
Selanjutnya, Iuran Sampah Gratis untuk rumah tangga kategori miskin ekstrem. Pemkot tengah merampungkan regulasi terkait retribusi sampah melalui Perda/Perwali. Dinas Lingkungan Hidup juga telah melakukan kajian potensi kehilangan PAD akibat pembebasan iuran ini.
Kemudian Pemasangan Instalasi Air Bersih Gratis, program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun hingga kini dirampungkan progres di PDAM.
Terkait fasilitas, pembangunan stadion sepak bola juga menjadi perhatian utama.
Pemkot mengalokasikan anggaran multi-tahun untuk pembangunan stadion modern. Tahun ini difokuskan pada studi kelayakan (FS) dan analisis dampak lingkungan serta lalu lintas dengan total anggaran awal Rp2,3 miliar.
Selanjutnya ialah MULIA Berjasa (Jaminan Sosial Terpadu) yakni Pemkot Makassar telah menganggarkan puluhan miliar untuk tambahan peserta BPJS kategori PBI (Penerima Bantuan Iuran), termasuk penguatan layanan Posyandu dan peningkatan kelayakan bangunan Puskesmas.
Makassar Super Apps juga menjadi salah satu program Mulia, yang merupakan aplikasi super berbasis integrasi dengan 74 layanan publik dari 358 website. Untuk Makassar Apps aplikasi Pemkot kini tengah dalam pengembangan. Nama resmi dan sistem layanan digitalnya akan segera diumumkan oleh Wali Kota.
Terakhir ialah Makassar Creative Hub yakni fasilitas co-working space di tiap kecamatan yang mulai dirintis. Di Pantai Losari, pembangunan fisik Makassar Creative Hub (MCH) telah dimulai dengan gabungan dari Dinas PU dan Dinas Pariwisata.
Meski demikian, Sekda juga mengakui adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program prioritas, terutama dari sisi regulasi dan anggaran.
"Perlu penyusunan Perwali bahkan Perda. Ini butuh sinergi dengan pihak provinsi dan kementerian terkait. Selain itu, kita juga harus cermat dalam mengelola APBD, agar pendapatan dan belanja daerah efektif dan efisien," ujarnya.
Sebagai bagian dari penyesuaian strategi, Pemerintah Kota Makassar juga akan merevisi SK Program Strategis Wali Kota pada Juni 2025, setelah sebelumnya diterbitkan pada Februari lalu.
