Pemkot Pangkalpinang bertemu Wamendagri bahas Pilkada Ulang 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Kabupaten Bangka bertemu Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk membahas persiapan pelaksanaan Pilkada Ulang 2025.

""Hari ini kita telah menggelar rapat koordinasi sebagai salah satu bentuk persiapan kita menggelar Pilkada Ulang 2025, baik pelaksanaan di Kota Pangkalpinang maupun di Kabupaten Bangka," kata penjabat Wali Kota Pangkalpinang Unu Ibnuddin di Pangkalpinang, Jumat.

Pada pertemuan itu, kata dia, seluruh persiapan sudah dibahas bersama dan saat ini pemangku kepentingan telah menjalankan berbagai tahapan sesuai jadwal yang sudah ada.

"Kita juga akan mengikuti tahapan-tahapan seperti arahan ibu Wakil Menteri agar kita serius mengawal pesta demokrasi ini hingga sukses, menghasilkan kepala daerah terpilih dan sebisa mungkin tidak ada lagi Pemungutan Suara Ulang (PSU)," katanya.

Ia mengatakan tahapan Pilkada Ulang sudah berjalan dan hingga saat ini tidak ada kendala, tinggal melalui tahapan-tahapannya juga mengawal anggaran dan mendorong angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dengan sosialisasi dan menekankan azas netralitas kepada para aparatur sipil negara.

"Kita akan mendorong seluruh masyarakat untuk turut menyukseskan pilkada ulang ini agar menghasilkan kepala daerah yang amanah dan hasil pilihan masyarakat Kota Pangkalpinang," ujarnya.

Sementara, untuk anggaran pilkada hingga saat ini sudah disalurkan dalam dua tahapan, dan di awal Agustus tahap ketiga akan disalurkan.

"Semoga semua terealisasi sesuai program dan jadwal," katanya.

Wakil Mendagri Ribka Haluk memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan Pilkada Ulang untuk Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka tahun 2025 berharap Gubernur Babel dan Wakil Gubernur, penjabat Wali Kota Pangkalpinang dan penjabat Bupati Bangka terus melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara maupun dalam melakukan pengawasan dan menyiapkan partisipasi masyarakat agar pemilihan ulang tidak terulang lagi.

"Kehadiran kami di sini untuk memastikan dukungan Pemda dalam penyelenggaraan pilkada untuk Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, khususnya pada fasilitas pembiayaan," katanya.

Ia berharap pelaksanaan Pilkada Ulang 27 Agustus 2025 bisa mendapatkan hasil yang baik.

"KPU dan bawaslu juga ikut bertanggungjawab dalam pilkada ulang ini, dimana partisipasi masyarakat juga sangat penting," katanya.

Sedangkan untuk beban anggaran diserahkan ke APBD masing-masing daerah, dan tidak ada bantuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini jika APBD kabupaten/kota tidak mencukupi, bisa dibantu APBD Provinsi Babel.

"Untuk pendanaan memang aturan seperti itu dan Pemerintah Pusat tidak memberi intervensi apapun, hanya dukungan fasilitas dan memberi penguatan kepada pemda agar dapat menyelesaikan pendanaan," ujarnya.

Ribka mengimbau penjabat Wali Kota Pangkalpinang dan penjabat Bupati Bangka agar benar-benar bertanggung jawab menjalankan tugas utama dengan menyiapkan segala sesuatu agar pilkada dapat diselenggarakan dengan baik dan ASN harus netral..

"Laporan yang kita terima sudah ada kesepakatan dengan ASN yang harus netral, Untuk pendanaan sudah diselesaikan Pemkab Bangka 100 persen, sedangkan Pemkot Pangkalpinang tinggal satu tahap penyaluran," katanya.