Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menggandeng 17 perusahaan swasta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting di 17 desa dan kelurahan di daerah itu.
"Pendanaan program ini menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) dan sedekah dari perusahaan," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka pada penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Pemprov Sulbar dengan mitra swasta di Mamuju, Kamis.
Kesepakatan tersebut mengatur program CSR untuk pencegahan dan penanganan stunting, serta kemiskinan ekstrem terpadu di Sulbar pada periode 2025-2030.
Isi nota kesepahaman mencakup tiga fokus utama, yaitu pengurangan beban masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan kantong kemiskinan.
Pengurangan beban masyarakat, lanjutnya, meliputi bantuan sosial, beasiswa pendidikan, perlengkapan sekolah, bantuan listrik hemat dan pasar murah.
Peningkatan pendapatan, kata dia, dilakukan melalui bantuan usaha ekonomi produktif, dukungan benih perikanan, peternakan, perkebunan, pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM dan program padat karya.
Sedangkan penurunan kantong kemiskinan, lanjutnya, mencakup pembangunan sarana air bersih, jamban keluarga, rehabilitasi rumah tidak layak huni, drainase, jalan rabat beton dan usaha tani.
Program ini menyasar 445 Kepala Keluarga (KK) kategori miskin ekstrem dan 19.664 individu kategori miskin (Desil 1-4). Selain itu terdapat 186 rumah tidak layak huni, 82 keluarga menerima jamban, 70 KK mendapat bantuan listrik hemat, dan 215 mendapatkan bantuan sanitasi serta air bersih.
Balita yang menjadi fokus intervensi, kata dia, meliputi 814 balita stunting, 2.272 balita berat badan tidak naik, 641 balita underweight, dan 28 balita gizi kurang. Kemudian, bantuan pendidikan dan perlengkapan sekolah diberikan untuk 6.418 anak dari keluarga miskin.
Ke-17 lokasi khusus desa dan kelurahan di tiga kabupaten penanganan kemiskinan dan stunting terpadu tahun 2025-2026, yakni di Kabupaten Mamuju tiga perusahaan yang menangani satu desa dan dua kelurahan, yakni Desa Sendan, Kelurahan Mamunyu dan Kelurahan Binanga.
Di Kabupaten Pasangkayu, sebanyak sembilan perusahaan menangani delapan desa dan satu kelurahan, yakni Desa Motu, Bulumario, Tikke, Gunung Sari, Kalola, Sarudu, Kasano dan Desa Ako serta Kelurahan Martasari
Kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah, lima perusahaan menangani lima desa yakni Desa Salugatta, Bojo, Tabolang, Kambunong serta Desa Barakkang.
Gubernur mengatakan program ini istimewa karena partisipasi swasta langsung mendukung kegiatan di lapangan. "Kegiatan ini istimewa karena kita melibatkan partisipasi swasta di dalam penanganan miskin ekstrem dan stunting," kata Suhardi Duka.
Ia berharap program tersebut dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen per tahun.
"Jadi menurut saya, ini langkah-langkah kita pemerintah provinsi untuk melibatkan semua pihak dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulbar. Setiap tahun direncanakan ada 17 desa baru yang akan diintervensi," kata Suhardi Duka.
