Makassar, (Antara) - Sekertariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menyatakan anggaran pemberdayaan perempuan dan anak di sejumlah daerah Provinsi Sulawesi Selatan masih kecil.
Manager Riset Seknas FITRA, Akhmad Misbahul Hasan mengemukakan hal itu di Makassar, Minggu, disela-sela Workshop Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang diselenggarakan Yayasan BhaKTI, Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan
(MAMPU) dan Australian Aid.
Mantan Ketua Umum HMI Cabang Jombang ini mengatakan pihaknya telah melakukan analisis di sejumlah daerah meliputi Kabupaten Bone, Maros, Tana Toraja dan Kota Pare-pare (Sulsel), Kota Kendari (Sultra), Kabupaten Lombom Timur dan Kota Mataram (NTB), Kota Ambon (Maluku) dan Kebupaten Belu (NTT).
Tujuan kegiatan ini, ujar dia, untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan analisis kebijakan perencanaan dan anggaran agar lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan responsif gender
"Hasil analisisnya, untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih sangat kecil," kata alumni Universitas Darul `Ulum ini.
Pada APBD 2015, Bone cuma mengalokasikan 0,2 persen dari total belanja daerah, Maros cuma 0,03 persen dari total belanja daerah, Kota Parepare 0,4 dan Kabupaten Tana Toraja 0,1 persen.
Mantan pengurus Lapeksdam PBNU ini mengatakan untuk meningkatkan alokasi anggaran pemberdayaan perempuan dan anak ini pihaknya menyelenggarakan workshop dengan peserta dari Tim MAMPU dan staf, direktur eksekutif serta manager unit development.
Dia mengatakan tujuan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai proses legislasi daerah, meningkatkan pengetahuan mengenai proses perencananaan dan penganggaran daerah serta meningkatkan pemahaman mengenai proses advokasi anggaran yang pro poor dan responsif gender
"Outputnya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai proses perencanaan dan penganggaran daerah dan meningkatkan pemahaman proses advokasi anggaran yang pro poor dan responsif gender," katanya.
Berita Terkait
KPU Makassar alokasikan Rp331 juta untuk peluncuran Pilkada 2024
Senin, 20 Mei 2024 20:34 Wib
Sekda: Versi BPS pertumbuhan ekonomi Sulbar tertinggi kelima nasional
Selasa, 7 Mei 2024 18:06 Wib
Presiden Jokowi tekankan anggaran jangan dipakai rapat dan studi banding
Senin, 6 Mei 2024 13:07 Wib
KONI Sulsel berharap anggaran operasional untuk PON XXI segera cair
Rabu, 1 Mei 2024 18:50 Wib
Sri Mulyani: Realisasi anggaran Pemilu 2024 capai Rp26 triliun
Jumat, 26 April 2024 15:04 Wib
Menkeu: Realisasi anggaran untuk IKN capai Rp4,3 triliun
Jumat, 26 April 2024 15:02 Wib
DPRD Sulsel anggarkan dana aspirasi Rp100 miliar untuk infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 9:25 Wib
Menkeu menegaskan pemblokiran anggaran bukan untuk membiayai bansos
Jumat, 5 April 2024 17:57 Wib