Bogor (Antaranews Sulsel) - Sebanyak 146 wartawan Indonesia dari berbagai platform media menyampaikan pernyataan sikap menolak pemberlakukan Undang-undang MD3.
Penyataan sikap disampaikan dalam penutupan sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara bagi Wartawan Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Dewan Pers, di Puncak, Kabupaten Bogor, Kamis.
"Kami menolak pemberlakuan UU MD3 sebab dipahami berpotensi mengekang kemerdekaan pers," kata Fernandus Yusi Adam wartawan asal Manado yang membacakan penyataan sikap.
Wartawan Indonesia juga mendorong seluruh pihak agar menghormati kemerdekaan pers, serta merevisi beberapa undang-undang krusial yang dianggap mengekang kebebasan pers dan hak konstitusional warga negara.
Pernyataan sikap ini disepakati oleh seluruh wartawan Indonesia yang menjadi peserta sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan Indonesia dari semua platform baik cetak, online, televisi dan radio.
UU MD3 menjadi salah satu bahasan dalam sosialisasi tersebut, walau saat ini undang-undang tersebut belum ditandatangani oleh presiden tetapi terhitung 30 hari sejak ditetapkan maka undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
Hampir semua awak media menilai undang-undang tersebut dapat mengancam kebebasan pers. Sementara pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi memiliki peran besar dalam mengawal hak konstitusional warga negara.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan belum bisa berkomentar banyak terkait UU MD3. Tetapi MK sudah menerima tiga usulan penolakan.
"Permintaan peserta pers bukan yang pertama dan terakhir, akan saya sampaikan ke ketua dan wakil. Saya yakin kami semua setuju, seperti yang disampaikan peserta sosialisasi, dunia ini mau dibawa ke mana ada dipenanya pers," kata Anwar.
Berita Terkait
LBH Pers ajukan Amicus Curiae terkait sengketa pers di PN Makassar
Rabu, 8 Mei 2024 0:19 Wib
KAJ Sulsel hadirkan Dewan Pers pada diskusi sengketa pers
Selasa, 30 April 2024 10:04 Wib
Sidang gugatan media di PN Makassar hadirkan ahli Dewan Pers
Kamis, 25 April 2024 23:03 Wib
Saksi Dewan Pers : Media digugat terkait pemberitaan ancaman kebebasan pers
Kamis, 25 April 2024 22:12 Wib
KAJ Sulsel aksi damai suarakan tolak menggugat jurnalis
Kamis, 25 April 2024 18:18 Wib
Dewan Pers siap mendampingi sengketa pers di PN Makassar
Senin, 25 Maret 2024 1:04 Wib
Pakar membedah fenomena produk pers digugat Rp700 miliar di Makassar
Kamis, 21 Maret 2024 2:36 Wib
Aiman Witjaksono menghadirkan saksi ahli hukum pidana dan pers di PN Jaksel
Kamis, 22 Februari 2024 11:29 Wib