Makassar (Antaranews Sulsel) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Makassar berharap agar media massa bisa membantu pemerintah dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di semua bidang.
"Kami sebagai lembaga negara yang konsen pada pengawasan persaingan usaha tentunya berharap agar kegiatan yang kami lakukan itu bisa sampai ke semua lapisan masyarakat," ujar Ketua KPPU Perwakilan Makassar Aru Armando disela kunjungannya ke Kantor LKBN Antara Biro Sulsel di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan, penciptaan persaingan usaha yang sehat yang diamanatkan kepada lembaganya sejak berdirinya hingga saat ini, penerimaan masyarakat melalui pemahaman lembaga ini belum cukup maksimal.
Aru mencontohkan, penggunaan istilah di lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih mudah dipahami oleh masyarakat hingga kalangan terbawah seperti tukang becak, ketimbang istilah-istilah yang digunakan KPPU.
"Ini contoh aja, istilah-istilah dari KPK seperti OTT (operasi tangkap tangan) ditahu semua kalangan masyarakat, mulai kelas atas, menengah hingga tukang becak sekalipun tahu. Tapi coba tanya, apa itu kartel, di kalangan menengah saja masih ada segelintir yang tidak tahu, apalagi masyarakat bawah," katanya.
Karenanya, mantan Kepala KPPU Surabaya itu berharap besar kepada media massa baik cetak maupun elektronik dan dalam jaringan (daring/online) bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai persaingan usaha yang sehat ini.
Dia menyebutkan, efektivitas kinerja dari sebuah lembaga tidak terkecuali oleh KPPU sangat bergantung kepada media massa dalam hal menyebarluaskannya kepada masyarakat.
Aru juga membandingkan pemahaman masyarakat di Indonesia dengan rakyat di Jepang tentang persaingan usaha maupun kartel sudah diketahui hingga anak-anak yang bersekolah di tingkat sekolah dasar.
"Kita harapannya ingin mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan memotong rantai monopoli, kartel dan lainnya. Kedepannya juga kita harap ini bisa dipahami oleh masyarakat mulai dari anak-anak sehingga ruang kartel bisa dipersempit," ucapnya.
Berita Terkait
BK DPRD Sulsel mendalami dugaan suap seleksi KPID-KI
Senin, 6 Mei 2024 20:03 Wib
Ketum PKB mengumpulkan 230 bakal calon kepala daerah di Makassar
Minggu, 5 Mei 2024 23:37 Wib
PKB menunggu tawaran koalisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo
Minggu, 5 Mei 2024 19:43 Wib
Forkesi Chapter Makassar mengedukasi tumbuh kembang anak
Sabtu, 4 Mei 2024 18:07 Wib
Partai Demokrat Makassar buka pendaftaran kandidat Pilkada 2024
Sabtu, 4 Mei 2024 11:50 Wib
Ketua MK sempat tegur Ketua KPU yang izin tinggalkan sidang PHPU Pileg 2024
Kamis, 2 Mei 2024 16:12 Wib
DPRD terus mendorong perbaikan sistem pendidikan di Sulsel
Kamis, 2 Mei 2024 14:32 Wib
Pj Ketua PKK Sulsel serahkan sejumlah bantuan pada HUT ke-161 Jeneponto
Rabu, 1 Mei 2024 20:03 Wib