Masyarakat Majene pertanyakan bagi hasil migas Blok Sebuku
Mamuju (Antaranews Sulsel) - Masyarakat di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat akan meghadap Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar untuk mempertanyakan dana bagi hasil minyak dan gas (Migas) Blok Sebuku.
"Para Pemuda dan masyarakat di Kabupaten Majene telah melakukan rapat persiapan untuk ke kantor Gubernur dalam waktu dekat ini," kata ketua Lingkar Study untuk Perubahan (LSUP) Kabupaten Majene, Suaib Alimuddin di Majene, Minggu.
Ia mengatakan, tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, budayawan, tokoh parpol, tokoh pemuda dan mahasiswa akan bergabung dalam aliansi ke Kantor Gubernur Sulbar.
"Kami akan ke kantor Gubernur Sulbar karena selama ini kami menilai tidak adil dalam pembagian dana bagi hasil migas blok Sebuku," kata Suaib Alimuddin yang juga pendiri LSUP Kabupaten Majene.
Ia mengatakan, sesuai kesepakatan di Istana Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa Kabupaten Majene akan mendapatkan 2,5 persen dari lima persen dana bagi hasil migas yang diperoleh Provinsi Sulbar dari Blok Sebuku, sementara 2,5 persen lainnya akan dikelola untuk pemerintah Provinsi Sulbar dan enam kabupaten lainnya di Sulbar.
"Seharusnya Majene dapat 50 persen dan Provinsi Sulbar serta kabupaten lainnya mendapatkan 50 persen dari lima persen atau sekitar Rp3 triliun dana bagi hasil migas Blok Sebuku," katanya.
Namun kata dia, Gubernur Sulbar membuat kebijakan lain dan akan memberikan bagi hasil sebesar satu persen saja untuk Kabupaten Majene sehingga kebijakan itu dianggap tidak adil dan mencedrai kebijakan pemerintah pusat.
Menurut dia, Gubernur Sulbar telah menemui pemerintah Kabupaten Majene dan tetap bersikukuh akan memberikan satu persen saja, ini membuat masyarakat Majene menjadi semakin marah, dan akan menggelar aksi demo lanjutan ini.
"Para Pemuda dan masyarakat di Kabupaten Majene telah melakukan rapat persiapan untuk ke kantor Gubernur dalam waktu dekat ini," kata ketua Lingkar Study untuk Perubahan (LSUP) Kabupaten Majene, Suaib Alimuddin di Majene, Minggu.
Ia mengatakan, tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, budayawan, tokoh parpol, tokoh pemuda dan mahasiswa akan bergabung dalam aliansi ke Kantor Gubernur Sulbar.
"Kami akan ke kantor Gubernur Sulbar karena selama ini kami menilai tidak adil dalam pembagian dana bagi hasil migas blok Sebuku," kata Suaib Alimuddin yang juga pendiri LSUP Kabupaten Majene.
Ia mengatakan, sesuai kesepakatan di Istana Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa Kabupaten Majene akan mendapatkan 2,5 persen dari lima persen dana bagi hasil migas yang diperoleh Provinsi Sulbar dari Blok Sebuku, sementara 2,5 persen lainnya akan dikelola untuk pemerintah Provinsi Sulbar dan enam kabupaten lainnya di Sulbar.
"Seharusnya Majene dapat 50 persen dan Provinsi Sulbar serta kabupaten lainnya mendapatkan 50 persen dari lima persen atau sekitar Rp3 triliun dana bagi hasil migas Blok Sebuku," katanya.
Namun kata dia, Gubernur Sulbar membuat kebijakan lain dan akan memberikan bagi hasil sebesar satu persen saja untuk Kabupaten Majene sehingga kebijakan itu dianggap tidak adil dan mencedrai kebijakan pemerintah pusat.
Menurut dia, Gubernur Sulbar telah menemui pemerintah Kabupaten Majene dan tetap bersikukuh akan memberikan satu persen saja, ini membuat masyarakat Majene menjadi semakin marah, dan akan menggelar aksi demo lanjutan ini.