Gubernur Sulbar dinilai tidak adil hasil migas
Mamuju (Antaranews Sulsel) - Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar dinilai tidak adil dalam pembagian dana bagi hasil migas Blok Sebuku sehingga menyulut kemarahan ribuan masyarakat Kabupaten Majene yang diluapkan melalui unjuk rasa di jalur trans Sulawesi, Jumat sore.
Ribuan masyarakat melakukan unjuk rasa dengan memenuhi kawasan Tugu Pahlawan yang terletak perempatan jalan pada jalur trans Sulawesi pusat Kota Majene, dengan pengawalan ketat ratusan aparat kepolisian.
Aksi masyarakat Majene yang terdiri tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, budayawan, tokoh parpol, tokoh pemuda dan mahasiswa, PMII Majene, LSM LASKAR DESA Majene, HMI Majene, FPPI Majene, Ilmipsi Sulbar, Semut, BEM Ekonomi Unsulbar, IM3I, Pemuda Pancasila Kabupaten Majene Lingkar Study untuk Perubahan (LSUP) Kabupaten Majene sempat membuat macet jalur trans sulawesi Majene.
"Aksi demo ini adalah reaksi kemarahan masyarakat Majene yang telah dituangkan dalam pernyataan sikap, karena Gubernur Sulbar dinilai tidak adil dalam pembagian dana bagi hasil migas blok sebuku," kata Tokoh pemuda Majene, Suaib Alimuddin yang juga pendiri LSUP Kabupaten Majene.
Ia mengatakan, sesuai kesepakatan di Istana Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa Kabupaten Majene akan mendapatkan 2,5 persen dari lima persen dana bagi hasil migas yang diperoleh Provinsi Sulbar dari Blok Sebuku, sementara 2,5 persen lainnya akan dikelola untuk pemerintah Provinsi Sulbar dan enam kabupaten lainnya di Sulbar.
"Seharusnya Majene dapat 50 persen dan Provinsi Sulbar serta kabupaten lainnya mendapatkan 50 persen dari lima persen atau sekitar Rp3 triliun dana bagi hasil migas Blok Sebuku," katanya.
Namun kata dia, Gubernur Sulbar membuat kebijakan lain dan akan memberikan bagi hasil sebesar satu persen saja untuk Kabupaten Majene sehingga kebijakan itu dianggap tidak adil dan mencedrai kebijakan pemerintah pusat.
"Gubernur Sulbar telah menemui pemerintah Kabupaten Majene dan tetap bersikukuh akan memberikan satu persen saja, ini membuat masyarakat Majene menjadi semakin marah," katanya.
Baca juga: Masyarakat Majene menolak keputusan bagi hasil migas
Bahkan, lanjutnya pada malam, 27 Ramadhan di Mesjid Bukku Gubernur Sulbar kembali menantang masyarakat Majene, dengan mengatakan, "Biar satu kampung atau satu kabupaten turun aksi atau demonstrasi asalkan tidak mengganggu kebijakan Gubernur".
Ia mengatakan, pernyataan gubernur selama ini juga berubah ubah dan sangat meresahkan sehingga masyarakat Kabupaten Majene akan terus melakukan perlawanan kepada Gubernur dengan melakukan aksi demo.
"Sejak 2011 ribuan masyarakat Majene telah memperjuangankan pulau Lerelerekang diperairan Sulawesi karena disana terdapat Blok Sebuku, dan kini dana bagi hasilnya akan tetap diperjuangan sesuai dengan hak masyarakat Majene.
Aksi masyarakat Majene tersebut berjalan aman dan terkendali.
Baca juga: Majene dapat 50 persen bagi hasil migas
Ribuan masyarakat melakukan unjuk rasa dengan memenuhi kawasan Tugu Pahlawan yang terletak perempatan jalan pada jalur trans Sulawesi pusat Kota Majene, dengan pengawalan ketat ratusan aparat kepolisian.
Aksi masyarakat Majene yang terdiri tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, budayawan, tokoh parpol, tokoh pemuda dan mahasiswa, PMII Majene, LSM LASKAR DESA Majene, HMI Majene, FPPI Majene, Ilmipsi Sulbar, Semut, BEM Ekonomi Unsulbar, IM3I, Pemuda Pancasila Kabupaten Majene Lingkar Study untuk Perubahan (LSUP) Kabupaten Majene sempat membuat macet jalur trans sulawesi Majene.
"Aksi demo ini adalah reaksi kemarahan masyarakat Majene yang telah dituangkan dalam pernyataan sikap, karena Gubernur Sulbar dinilai tidak adil dalam pembagian dana bagi hasil migas blok sebuku," kata Tokoh pemuda Majene, Suaib Alimuddin yang juga pendiri LSUP Kabupaten Majene.
Ia mengatakan, sesuai kesepakatan di Istana Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa Kabupaten Majene akan mendapatkan 2,5 persen dari lima persen dana bagi hasil migas yang diperoleh Provinsi Sulbar dari Blok Sebuku, sementara 2,5 persen lainnya akan dikelola untuk pemerintah Provinsi Sulbar dan enam kabupaten lainnya di Sulbar.
"Seharusnya Majene dapat 50 persen dan Provinsi Sulbar serta kabupaten lainnya mendapatkan 50 persen dari lima persen atau sekitar Rp3 triliun dana bagi hasil migas Blok Sebuku," katanya.
Namun kata dia, Gubernur Sulbar membuat kebijakan lain dan akan memberikan bagi hasil sebesar satu persen saja untuk Kabupaten Majene sehingga kebijakan itu dianggap tidak adil dan mencedrai kebijakan pemerintah pusat.
"Gubernur Sulbar telah menemui pemerintah Kabupaten Majene dan tetap bersikukuh akan memberikan satu persen saja, ini membuat masyarakat Majene menjadi semakin marah," katanya.
Baca juga: Masyarakat Majene menolak keputusan bagi hasil migas
Bahkan, lanjutnya pada malam, 27 Ramadhan di Mesjid Bukku Gubernur Sulbar kembali menantang masyarakat Majene, dengan mengatakan, "Biar satu kampung atau satu kabupaten turun aksi atau demonstrasi asalkan tidak mengganggu kebijakan Gubernur".
Ia mengatakan, pernyataan gubernur selama ini juga berubah ubah dan sangat meresahkan sehingga masyarakat Kabupaten Majene akan terus melakukan perlawanan kepada Gubernur dengan melakukan aksi demo.
"Sejak 2011 ribuan masyarakat Majene telah memperjuangankan pulau Lerelerekang diperairan Sulawesi karena disana terdapat Blok Sebuku, dan kini dana bagi hasilnya akan tetap diperjuangan sesuai dengan hak masyarakat Majene.
Aksi masyarakat Majene tersebut berjalan aman dan terkendali.
Baca juga: Majene dapat 50 persen bagi hasil migas