Komisioner KPPU keliling Kanwil desak para pelaku usaha bayar dendanya

id Komisioner KPPU Keliling Kanwil Desak Pelaku Usaha Bayar Dendanya,denda kppu,pelaku usaha bayar denda,Guntur Syahputra Saragih

Komisioner KPPU keliling Kanwil desak para pelaku usaha bayar dendanya

Komisioner KPPU RI Guntur Syahputra Saragih (kanan) didampingi Kepala Kantor Wilayah VI KPPU Makassar Hilman memberikan keterangan terkait banyaknya pelaku usaha penunggak bayar denda kepada negara, Kamis (8/8/2019). ANTARA FOTO/Muh Hasanuddin

Makassar (ANTARA) - Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI berkeliling (road show) ke seluruh kantor wilayah di Indonesia untuk mendesak agar para pelaku usaha patuh terhadap perintah undang-undang dengan membayar denda yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung.

"Kami di pusat itu sedang melakukan pendataan dan sengaja road show ke seluruh kantor wilayah mensosialisasikan serta mendesak pelaku usaha agar patuh terhadap undang-undang," ujar Komisioner KPPU RI Guntur Syahputra Saragih di Makassar, Kamis.

Ia mengatakan di setiap kantor wilayah yang terbagi enam di Indonesia ini punya perkara yang telah mendapatkan kekuatan hukum mengikat (incracht) dari mahkamah tertinggi yakni Mahkamah Agung.

Guntur menyatakan semua denda yang telah diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum mengikat agar dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Berbagai langkah-langkah hukum akan diambil, namun sebelum itu terlaksana banyak upaya lain yang salah satunya adalah pendekatan persuasif kepada perusahaan untuk bisa lebih taat.

"Di seluruh kantor wilayah itu menangani perkara dan sudah banyak yang diputuskan. Yang punya kekuatan hukum tetap sebaiknya dituntaskan, apa keputusannya itu, yah membayar denda kepada negara," katanya.

Guntur menyebutkan beberapa upaya yang dilakukan KPPU guna mendesak para pelaku usaha membayar dendanya adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Koordinasi dengan pemerintah daerah agar perusahaan yang tidak punya itikad baik untuk membayar denda yang diputuskan oleh undang-undang, maka tidak berhak mendapatkan proyek lagi dari pemerintah.

Upaya lainnya yakni dengan menyebarluaskan kepada khalayak nama-nama perusahaan pelanggar undang-undang.

"Ini adalah salah satu upaya kita, menyebarluaskan kepada khalayak nama-nama perusahaan yang tidak punya itikad baik. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga agar tidak lagi mendapat proyek," ucapnya.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar