Makassar (ANTARA) - Sebanyak 23 dari 28 Satuan Kerja (Satker) Kemenkumham Sulsel yang diusulkan untuk mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi ( WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) akan mengikuti Desk Evaluasi dari Kemenpan RB, kata Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto, Senin (19/10).
Desk evaluasi akan dilaksanakan dengan metode daring dari tanggal 21 Oktober hingga 5 November 2020.
Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Sulse John Batara selaku Sekretaris Pelaksana Pembangunan Zona Integritas mengatakan Tim Pembangunan Zona Integritas Kanwil Sulsel patut bersyukur atas capain ini.
”Tim telah bekerja dengan optimal dan terus melakukan pendampingan kepada seluruh UPT dan hasilnya 23 Satuan Kerja akan mengikuti Desk Evaluasi,” ujar John.
Untuk Satuan kerja yang tidak diundang mengikuti kegiatan Desk Evaluasi TPN adalah satuan kerja yang tidak memenuhi kriteria kelulusan Survey Online oleh tim penilai nasional.
"Faktor penyebab ketidaklulusan adalah sebagai berikut, responden yang diinput tidak sesuai dengan jenis layanan yang dilaksanakan satker, responden yang diinput tidak mewakili semua jenis layanan pada satker, dan responden memberikan hasil negative pada survey online,” ujarnya.
Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan mengikuti Desk Evaluasi TPN Kemenpan RB, utk predikat WBK adalah Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Bapas Kelas I Makassar, Bapas Kelas II Watampone, Lapas Kelas I Makassar, Lapas Kelas II A Palopo, Lapas Kelas II A Pare-Pare, Lapas Kelas II B Takalar, Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa.
Selanjutnya, Rumah Detensi Imigrasi Makassar, Rutan Kelas II B Barru, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Rutan Kelas I Makassar, Rutan Kelas II B Enrekang, Rutan Kelas II B Jeneponto, Rutan Kelas II B Pangkajene, Rutan Kelas II B Sinjai, Rutan Kelas II B Watansoppeng, Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa, dan Bapas Kelas II Palopo.
Sedangkan untuk yang meraih predikat WBBM adalah Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, Kantor Imigrasi Kelas II Parepare, Lapas Kelas II A Watampone, Rutan Kelas II B Pinrang. Keempat Satker tersebut pada 2019 telah memperoleh predikat WBK dari kemenpan RB.
Sedangkan UPT di Sulsel yang tidak lolos mengikuti kegiatan Desk Evaluasi TPN tercatat sebanyak lima unit. (*/adv)
Berita Terkait
Kemenkuham Sulbar bentuk desa sadar hukum di Majene
Rabu, 8 Mei 2024 18:39 Wib
Kemenkumham Sulsel beri bantuan kepada warga terdampak bencana di sejumlah kabupaten
Rabu, 8 Mei 2024 15:10 Wib
Kemenkumham Sulsel MoU dengan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat soal BHP
Selasa, 7 Mei 2024 22:27 Wib
15 Satker Kemenkumham Sulsel ikuti desk evaluasi pembangunan ZI menuju WBK
Senin, 6 Mei 2024 20:00 Wib
Kakanwil Kemenkumham audiensi dengan Pj Gubernur Sulsel
Jumat, 3 Mei 2024 7:56 Wib
Kemenkumham Sulsel sosialisasikan KI kepada pelajar lewat RUKI Bergerak "Goes to School"
Kamis, 2 Mei 2024 15:56 Wib
Kemenkumham Sulsel monitoring layanan pengaduan di Lapas Makassar
Rabu, 1 Mei 2024 20:35 Wib
Kemenkumham Sulsel pantau pengaduan HAM di Imigrasi Parepare dan Rutan Pinrang
Selasa, 30 April 2024 21:12 Wib