Mamuju (ANTARA News) - Alumni mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menyatakan mendukung serta meminta agar dana bantuan sosial yang diduga dikorupsi Pemerintah di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, diungkap aparat hukum.
"Dugaan penyelewengan anggaran bantuan sosial (Bansos) yang selalu dianggarkan pemerintah setiap tahun di berbagai daerah di Sulbar telah berdampak kepada mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di sejumlah perguruan tinggi," kata salah seorang alumni Unhas Makassar, Nahar Nasada di Mamuju, Selasa.
Nahar Nasada yang kini menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Sulbar, mengatakan, karena penyelewengan anggaran seperti Bansos yang juga banyak diperuntukkan bagi bantuan mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di perguruan tinggi membuat mahasiswa tidak dapat memaksimalkan bantuan tersebut karena tidak mendapatkannya untuk menyelesaikan studinya.
"Hampir semua mahasiswa merasakan telah dipermainkan pemerintah di daerah, karena pemerintahnnya tidak pernah memberikan dana bansos yang dianggarkan melalui APBD untuk kemudahan penyelesaian pendidikan mereka, padahal sangat dibutuhkan," ujar Nahar.
Oleh karena itu, ia mengaku sangat mendukung dana bansos yang menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) di Kabupaten Mamuju karena diduga diselewengkan pemerintahnya, untuk diungkap dan ditangani menurut hukum yang berlaku.
Karena, lanjutnya, apabila dibiarkan maka dana bansos tersebut tidak akan pernah diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, karena akan selalu diselewengkan pemerintah, sehingga dapat merugikan masyarakat, khususnya mahasiswa.
Sebelumnya BPK menemukan kejanggalan dari realisasi belanja dana Bansos yang dianggarkan melalui APBD Mamuju tahun 2009 karena dana Bansos senilai Rp20,7 miliar dari anggaran bantuan sosial Pemkab Mamuju itu diduga diselewengkan.
Sekitar Rp10,7 miliar anggaran itu digunakan fiktif sesuai temuan BPK, sementara sekitar Rp10 miliar disalurkan kepada satu rekening saja yang diduga digunakan secara pribadi.
Aktivis Laskar anti korupsi Provinsi Sulbar (Lak-Sulbar), Muslim Fatillah Azis, sebelumnya juga telah meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat untuk dapat mengusut tuntas dana bantuan tersebut hingga tuntas.(T.KR-MFH/F003)
Berita Terkait
KPK panggil pimpinan perusahaan terkait dugaan korupsi bansos presiden
Selasa, 8 Oktober 2024 15:08 Wib
Jokowi berpesan kepada rakyat untuk minta Prabowo lanjutkan bansos beras
Kamis, 26 September 2024 11:30 Wib
Pemkab Selayar salurkan paket bantuan program Baksos Kemensos
Rabu, 4 September 2024 16:16 Wib
Sri Mulyani : Kemenkeu bakal tambah alokasi bansos beras senilai Rp11 triliun
Selasa, 9 Juli 2024 5:33 Wib
Presiden Jokowi pastikan tak ada bansos untuk korban judi online
Rabu, 19 Juni 2024 13:09 Wib
Enam terdakwa perkara korupsi bansos di Kemensos divonis 5 sampai 8 tahun penjara
Senin, 10 Juni 2024 22:03 Wib
Bawaslu Sulsel : Tiak ada aduan Pj Gubernur disebut MK bagikan bansos
Selasa, 23 April 2024 19:23 Wib
MK : Tak ada relevansi penyaluran bansos dan peningkatan perolehan suara
Senin, 22 April 2024 12:38 Wib