Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan kebijakan moneter bank sentral pada 2022 akan lebih mendukung stabilitas ekonomi dengan meningkatnya ketidakpastian global saat ini.
"Sementara empat kebijakan lainnya, yaitu makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah tetap didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 di Jakarta, Rabu.
Dengan demikian, kebijakan moneter pada tahun depan akan fokus kepada stabilitas nilai tukar rupiah, suku bunga rendah sampai terdapat indikasi awal kenaikan inflasi, penurunan likuiditas bertahap, dan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana maupun pasar sekunder.
Ia mengatakan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah akan terus dilakukan sesuai fundamental dan mekanisme pasar, sekaligus memitigasi normalisasi moneter Bank Sentral AS, The Fed melalui intervensi valas dan menjaga perbedaan imbal hasil SBN dan obligasi AS tetap menarik, yang berkoordinasi erat dengan Menteri Keuangan.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial yang longgar akan dipertahankan pada 2022 untuk mendorong kredit perbankan pada sektor-sektor prioritas, bersinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), antara lain melalui rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) untuk mendorong UMKM, hingga penguatan forum pengawasan bank terpadu.
Di bidang sistem pembayaran, Perry menegaskan digitalisasi terus diperkuat untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, sehingga konsolidasi industri sistem pembayaran diperkuat dengan membangun ekosistem end-to-end antara perbankan digital, fintech, e-commerce, dan membentuk unicorn Indonesia yang tangguh.
"Infrastruktur yang modern terus kami bangun, perluasan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan target tambahan 15 juta kerja sama, QRIS antarnegara, dan SNAP satu bahasa untuk koneksi pembayaran terus kami perluas," tambahnya.
Perluasan penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan maupun investasi bilateral dengan Jepang, Tiongkok, Thailand, Malaysia, dan negara tetangga lain, kata dia, terus dilakukan.
Kemudian, pengembangan instrumen pembiayaan jangka panjang terutama pembiayaan hijau melalui sinergi erat KSSK juga terus dilakukan, hingga pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah untuk inklusi ekonomi dan keuangan.
Mata rantai ekonomi halal terus dikembangkan, khususnya industri makanan, fesyen, instrumen pasar uang, sukuk BI, serta festival keuangan syariah di tiga wilayah dengan skala internasional.
