Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan penegak hukum dapat memanfaatkan perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura dalam mengejar obligor maupun debitur yang mengalihkan aset jaminan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Jika perjanjian ekstradisi ini selesai diratifikasi dan disahkan menjadi undang-undang, penegak hukum dapat langsung memanfaatkan mekanismenya mengejar pelaku tindak pidana," katanya di Jakarta, Rabu.
Perjanjian ekstradisi yang ditandatangani Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum Singapura K. Shanmugam di Bintan, Kepulauan Riau, adalah awal dari babak baru penegakan hukum Indonesia.
Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia berupaya memulihkan kerugian negara akibat BLBI dengan melakukan eksekusi aset yang menjadi jaminan. Namun, proses eksekusi tersebut mengalami hambatan karena banyaknya aset yang telah mengalami peralihan kepemilikan.
Oleh karena itu, masa retroaktif perjanjian ekstradisi selama 18 tahun tersebut dapat memfasilitasi kebutuhan untuk menjerat para pelaku, kata Yasonna yang juga Pengarah Satgas BLBI.
"Pemerintah tentunya memiliki berbagai pertimbangan dan telah melakukan inventarisasi kepentingan dalam melakukan negosiasi untuk mengubah masa retroaktif menjadi 18 tahun," kata Yasonna.
Terakhir, kata dia, semangat dari perjanjian ekstradisi dilatarbelakangi fakta bahwa Singapura merupakan negara yang cukup selektif dalam membentuk perjanjian bilateral terkait ekstradisi.
Walaupun Indonesia dan Singapura sama-sama merupakan anggota dari beberapa konvensi internasional, selama ini ekstradisi belum dapat dilakukan karena syarat utama ekstradisi dalam hukum nasional Singapura harus ada perjanjian bilateral.
Berita Terkait
Hadi Tjahjanto ungkap dua prioritas kerja sebagai Menko Polhukam
Rabu, 21 Februari 2024 17:57 Wib
Satgas BLBI menyita harta kekayaan obligor Bank Indonesia Raya dan Bank Tamara
Senin, 31 Juli 2023 13:55 Wib
Mahfud : Satgas BLBI masih mencari jalan selesaikan perbedaan hitungan utang
Rabu, 12 Juli 2023 7:06 Wib
DJKN Kemenkeu: Utang perusahaan Tutut Soeharto capai Rp700 miliar
Selasa, 20 Juni 2023 20:07 Wib
Pansus DPD meminta negara tidak tunduk dan kalah dengan obligor BLBI
Sabtu, 10 Juni 2023 17:36 Wib
Mahfud : Sanksi untuk debitur BLBI segera berlaku jika tak lunasi utang pada negara
Rabu, 7 Juni 2023 5:18 Wib
Satgas BLBI: Perolehan aset dan PNBP senilai Rp30,66 triliun
Selasa, 6 Juni 2023 15:59 Wib
Mahfud MD mengisyaratkan pemerintah perpanjang masa kerja Satgas BLBI
Kamis, 27 April 2023 21:43 Wib