Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2014-2019 sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi Proyek Satelit di Kementerian Pertahanan.
"Saksi yang diperiksa yaitu R selaku Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika RI periode 2014-2019," Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat.
Seperti diketahui, pada periode 2014-2019 jabatan Menkominfo kala itu dipegang oleh Rudiantara.
Menurut dia, R diperiksa sebagai pemegang hak pengelolaan filling (HPF) Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT).
"Diperiksa terkait tindak pidana korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 sampai dengan 2021," kata Leonard.
Leonard mengatakan keterangan saksi diperlukan untuk kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia didengar, ia dilihat dan ia dialami guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi.
Sebelumnya, Senin (7/2), Tim Jaksa Penyidik Jampidsus Kejagung memeriksa tiga purnawirawam TNI sebagai saksi.
Tiga purnawirawan TNI yang diperiksa tersebut, yakni Laksamana Madya TNI (Purn) AP selaku mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, kemudian Laksamana Muda TNI (Purn) L selaku mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI.
Yang ketiga, Laksamana Pertama TNI (Purn) L selaku Mantan Kepala Pusat Pengadaan pada Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI.
Ketiganya diperiksa terkait proses penyelamatan slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT), khusus Kontrak Pengadaan Satelit L-Band dengan Air Bus, pengadaan Ground Segment dengan Navayo maupun Jasan Konsultasi dengan Hogen Lovells, Détente, dan Telesat.
Pengungkapan dugaan kasus korupsi proyek satelit ini berawal dari kekosongan pengelolaan setelah satelit Garuda-1 keluar orbit dari slot orbit 123 derajat BT.
Saat itu, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika memenuhi permintaan Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot tersebut.
Selanjutnya pada perkembangannya, meskipun persetujuan penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kementerian Kominfo belum terbit, pihak Kementerian Pertahanan sudah membuat kontrak sewa satelit dengan pengisi orbit milik Avanti Communication Ltd bernama Satelit Artemis.
Selain itu, menurut pernyataan resmi Mahfud MD, Kementerian Pertahanan juga telah menandatangani kontrak dengan perusahaan Navayo, Airbus, Detente Hogan Lovells, dan Telesat dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai 2016.
Berita Terkait
Presiden Jokowi singgung soal korupsi di peresmian BTS 4G dan Integrasi Satelit Satria-1
Kamis, 28 Desember 2023 13:58 Wib
Menkominfo: Proyek satelit HBS dihentikan pengerjaannya
Jumat, 20 Oktober 2023 13:37 Wib
Marc Marquez gabung ke satelit Ducati untuk MotoGP 2024
Kamis, 12 Oktober 2023 18:41 Wib
Layanan satelit Telkomsat sukseskan ground breaking di IKN Nusantara
Kamis, 28 September 2023 5:02 Wib
Telkomsat menyiapkan satelit penguat sinyal penangkapan ikan terukur
Senin, 18 September 2023 17:44 Wib
MotoGP - Zarco dikabarkan jadi opsi tim satelit LCR Honda gantikan Rins pada 2024
Selasa, 8 Agustus 2023 11:28 Wib
BAKTI: Butuh empat satelit untuk penuhi kebutuhan internet Indonesia
Senin, 31 Juli 2023 18:26 Wib
Presiden Jokowi: SATRIA-1 jadi upaya pemerataan infrastruktur digital layanan publik
Senin, 19 Juni 2023 13:30 Wib