Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mewajibkan desain bangunan istana Wakil Presiden hingga kompleks peribadatan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang disayembarakan harus terkoneksi dengan transportasi publik.
"Desain-desain kawasan dan bangunan IKN yang disayembarakan tersebut harus terkoneksi dengan transportasi publik, karena ini sudah merupakan Key Performance Indicator (KPI) yang dipersyaratkan dari rencana induk Bappenas. Dan ketika kita menyusun Urban Design Development pun, kita sudah menyampaikan bahwa kita harus compact dan antara satu bangunan dengan bangunan yang lain akan terhubungkan," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti dalam konferensi pers daring di Jakarta, Sabtu.
Menurut Diana, transportasi yang digunakan dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN Nusantara jangan semuanya transportasi pribadi.
"Kita mengutamakan transportasi publik, dan nantinya kita kalau kemana pun hanya membutuhkan waktu 10 menit. Hal ini mesti terwujud, sehingga antara bangunan satu dengan lainnya yang dalam radius-radius tertentu harus dihubungkan," katanya.
Dalam paparannya, Dirjen Cipta Karya tersebut menyampaikan KPI yang terkait konektivitas kawasan atau transportasi antara lain 70-80 persen penggunaan transportasi publik dalam pergerakan dalam kota, kemudian area pengembangan kota terkoneksi transportasi publik dan jaringan pejalan kaki.
Lalu area kawasan perkotaan berada kurang dari 500 meter jarak berjalan kaki ke titik transportasi publik. Selain itu, koneksi kereta api transit dari KIPP IKN ke bandara strategis kurang dari 50 menit, dan integrasi fisik, jadwal, informasi dan pembayaran melalui sistem teknologi informasi.
Kementerian PUPR secara resmi mengumumkan Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di Ibu Kota Nusantara untuk Kompleks Istana Wakil Presiden, Kompleks Perkantoran Legislatif, Kompleks Perkantoran Yudikatif, serta Kompleks Peribadatan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan IKN akan dibangun secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Pada tahap awal tahun 2022-2024, pembangunan yang akan mulai dikerjakan di prioritaskan pada zona 1A-1 dan 1A-2 dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang seluas 6.671 hektar.
Pembangunan ini tidak lepas dari visi KIPP yakni model kota masa depan berbasis hutan dan kepulauan sebagai simbol transformasi dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia.
Hal ini didukung tiga pilar, yakni pertama mencerminkan identitas bangsa, kedua menjamin keberlanjutan sosial ekonomi dan lingkungan serta ketiga kota modern,cerdas berstandar internasional.
Berita Terkait
Dinas PUPR Sulbar bersihkan material longsor menutupi jalan di Mamasa
Kamis, 18 April 2024 13:04 Wib
Menteri PUPR menargetkan 61 bendungan bisa selesai terbangun Oktober
Selasa, 16 April 2024 13:54 Wib
Kementerian PUPR menyelesaikan 13 PSN pada 2023 perkuat infrastruktur
Senin, 1 April 2024 18:47 Wib
Dinas PUPR Sulbar: Ranperda jasa konstruksi untuk bangun pengusaha
Minggu, 17 Maret 2024 1:59 Wib
Menteri PUPR pastikan pasokan air aman sebelum Presiden berkantor di IKN
Rabu, 13 Maret 2024 14:49 Wib
Kementerian PUPR menyerahkan rekonstruksi Kantor Gubernur Sulbar
Senin, 4 Maret 2024 20:36 Wib
Pimpinan DPRD Wajo konsultasikan perbaikan jalan ke Kementerian PUPR
Minggu, 3 Maret 2024 10:23 Wib
PUPR dan BPBD membersihkan bekas longsoran di Toraja Utara
Rabu, 28 Februari 2024 7:14 Wib