Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengalokasikan Rp9,11 triliun untuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari tambahan anggaran 2025 sebesar Rp40,59 triliun untuk kementerian itu.
Basuki mengatakan, sesuai penyampaian hasil pembahasan RUU APBN TA 2025, dan Surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan tanggal 11 September 2024 tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 Hasil Kesepakatan Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBNTA 2025, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun.
"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.
Keberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win. Alokasi bagi keberlanjutan pembangunan IKN tersebut diperuntukkan untuk Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen Perumahan.
Untuk bidang Bina Marga, program non Quick-Win ini untuk penanganan jalan akses dan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk pemenuhan akses perumahan, peningkatan jalan Kawasan West Residence, Precinct Core dan Sumbu Tripraja, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Hankam dan Lingkar Sepaku 4, Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, dan Sisi Timur Tahap 2.
Kemudian pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Tahap 2, Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN, Seksi 6C-1 Simpang 3 ITCI-Simpang 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP, dan Pengawasan Teknik 5 Kegiatan.
Lalu Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara), dan selanjutnya pembangunan akses dan jalan bebas hambatan: Seksi 1A Segmen Bandara Sepinggan- Tol Balsam, Seksi 1B Segmen Bandara Sepinggan- Tol Balsam (Balikpapan-Samarinda), Seksi 5B Segmen Jembatan P. Balang-Simpang Riko, Seksi 6A Segmen Riko-Rencana Outer Ring Road IKN, dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI.
Terkait bidang Cipta Karya diperuntukkan bagi pembangunan kawasan peribadatan, kantor Kementerian PUPR, jaringan distribusi utama (JDU) dan jaringan distribusi pembagi (JDP) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku Tahap II, jaringan perpipaan air limbah KIPP IKN, sekolah, pasar, dan puskesmas di Kawasan Hunian ASN IKN.
Sedangkan pada bidang Perumahan diperuntukkan bagi lanjutan penuntasan pembangunan 47 Tower Rumah Susun (Rusun) ASN dan Hankam.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PUPR alokasikan untuk IKN Rp9,11 triliun dari tambahan anggaran 2025
Berita Terkait
Kementerian PUPR merampungkan pembangunan tujuh pos lintas batas negara
Rabu, 18 September 2024 12:01 Wib
Pj Gubernur: Konstruksi gedung DPRD Sulbar didesain tahan gempa
Senin, 9 September 2024 18:49 Wib
Kementerian PUPR terus melaksanakan pembangunan hunian layak bagi publik
Rabu, 28 Agustus 2024 10:04 Wib
PUPR: Inovasi teknologi penting untuk mewujudkan rumah layak huni bagi MBR
Senin, 26 Agustus 2024 11:00 Wib
Menteri PUPR: Presiden Jokowi kemungkinan pindah ke IKN September 2024
Jumat, 23 Agustus 2024 18:37 Wib
Menteri PUPR: Kuota FLPP 2025 disesuaikan dengan program Presiden Terpilih
Kamis, 22 Agustus 2024 8:41 Wib
Menteri PUPR: Tujuh investor bakal "groundbreaking" di IKN pada September
Kamis, 22 Agustus 2024 7:20 Wib
OIKN usulkan anggaran Rp26 triliun untuk biaya pemeliharaan di IKN pada 2025
Kamis, 22 Agustus 2024 7:19 Wib