Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pangkep berharap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) agar berperan aktif dalam perencanaan pembangunan.
"LPM saat ini tetap bekerja meskipun tidak ada anggaran yang melekat. Tetapi, dengan memberikan dukungan dana kepada LPM mungkin akan lebih baik kinerjanya dibandingkan sebelum-sebelumnya," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pangkep pada Forum Grup Discussion (FGD) peningkatan kapasitan LPM yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah(Bappelitbangda) bersama DPMD Pangkep di ruang rapat lantai 3 kantor Bupati Pangkep, Sulawesi Selatan, Selasa (5/7).
Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Bappelitbangda Pangkep Iman Takbir serta puluhan anggota LPM lingkup kabupaten itu.
Djajang menjelaskan FGD ini digelar untuk mencari titik temu antar LPM, DPMD dan Bappelitbangda agar peran aktif LPM dapat berfungsi maksimal pada semua level pemerintahan dan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya dalam bidang perencanaan.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Pangkep Iman Takbir mengatakan selama lima tahun ini LPM ibarat hidup segan mati tak mau.
"Sebenarnya, tidak mau. Tapi karena ada tugas dan tanggungjawab moral yang melekat. Alhamdulillah, sampai saat ini masih bertahan," katanya.
Dikatakannya, pihaknya selalu menyampaikan agar ada anggaran untuk LPM.
"Hari ini sebenarnya saya siapkan materi membahas visi misi Pemkab Pangkep. Tapi setelah mendengar penjelasan Kadis PMD, kita kembali mendudukkan LPM ke tempatnya yang sesuai," tambahnya.
Menurutnya, seluruh kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/lurah, kecamatan hingga kabupaten LPM berperan penting.
Namun, selama ini peran LMP masih minim. Sehingga, DPMD menyampaikan kepada bupati agar peran LPM lebih aktif dan berfungsi dalam perencanaan pembangunan.
"LPM harus mejadi agen pembangunan. Dengan syarat LPM memahami konsep pembangunan lima tahun kedepan," jelasnya.(*/Inf)
