Mamuju (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik mengatakan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy merupakan solusi permasalahan kawasan yang saat ini dihadapi pemerintah provinsi setempat.
"Pemprov Sulbar mendukung Kebijakan Satu Peta dan saat ini salah satu yang dikebut adalah mempercepat revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulbar," kata Akmal Malik di Mamuju, Kamis.
Dia mengakui masih banyak persoalan kawasan di Sulawesi Barat yang menjadi sorotan. Salah satunya terkait kasus alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Kabupaten Mamuju, yang menyeret sejumlah pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Akmal juga menyebutkan lebih dari 60 persen kawasan di Sulawesi Barat masuk dalam area hutan lindung, sedangkan sisanya sekitar 34 persen kawasan bisa diproduksi oleh masyarakat.
Terhadap kondisi tersebut, menurut dia, tidak memungkinkan bagi Pemprov Sulawesi Barat untuk mengelola kawasan seluas 34 persen dengan penduduk yang terus bertambah.
"Atas dasar itu, dengan adanya Kebijakan Satu Peta menjadi solusi atas kondisi yang dihadapi di Sulbar," jelas mantan direktur jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut.
Salah satu upaya yang saat ini dilakukan ialah dengan mempercepat revisi RTRW agar segera terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
"Kami ingin tersedia peta digital. Nantinya, rencana tata ruang terintegrasi di enam kabupaten dan RZWP3K. Saat ini, prosesnya sedang berjalan," ujar Akmal Malik.
Berita Terkait
![Direktur YLK SS: Anak butuh kebijakan perlindungan dari MBDK](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/23/Minuman.jpg)
Direktur YLK SS: Anak butuh kebijakan perlindungan dari MBDK
Selasa, 23 Juli 2024 21:47 Wib
![Menkeu masih mengkaji kebijakan relaksasi](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/14/IMG_7130.jpeg)
Menkeu masih mengkaji kebijakan relaksasi "automatic adjustment"
Minggu, 14 Juli 2024 13:27 Wib
![Pemprov Sulsel bandingkan data stunting guna perbaiki kebijakan penanganan](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/12/IMG-20240712-WA0010_1.jpg)
Pemprov Sulsel bandingkan data stunting guna perbaiki kebijakan penanganan
Jumat, 12 Juli 2024 16:17 Wib
![Kemenparekraft memudahkan perizinan kegiatan untuk geliatkan ekonomi](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/30/1000242607.jpg)
Kemenparekraft memudahkan perizinan kegiatan untuk geliatkan ekonomi
Senin, 1 Juli 2024 1:08 Wib
![Kementerian ESDM evaluasi kebijakan harga gas bumi tertentu](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/19/tempImage3NF62L.jpg)
Kementerian ESDM evaluasi kebijakan harga gas bumi tertentu
Rabu, 19 Juni 2024 15:36 Wib
![Kemenkominfo akan menyurati X soal kebijakan perihal konten pornografi](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/05/07/IMG-20240506-WA0041.jpg)
Kemenkominfo akan menyurati X soal kebijakan perihal konten pornografi
Jumat, 7 Juni 2024 16:25 Wib
![BPJS Kesehatan membahas ketentuan kebijakan KRIS](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/06/WhatsApp-Image-2024-06-06-at-15.07.51-1.jpeg)
BPJS Kesehatan membahas ketentuan kebijakan KRIS
Kamis, 6 Juni 2024 23:16 Wib
![KPU RI siapkan kebijakan kolaborasi KPU daerah dengan pers terkait pilkada 2024](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/05/IMG_5788.jpeg)
KPU RI siapkan kebijakan kolaborasi KPU daerah dengan pers terkait pilkada 2024
Rabu, 5 Juni 2024 15:02 Wib