Makassar (ANTARA News) - Kepala Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Gatot Sugiharto mengatakan, reformasi birokrasi tidak menggaung secara nasional.
"Dari 11 prioritas nasional, yang paling tinggi adalah reformasi birokrasi, namun tidak menggaung secara nasional, sehingga masyarakat menjadi apatis dan tidak tahu apa itu reformasi birokrasi," kata Gatot di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan, salah satu contoh reformasi birokrasi adalah pelayanan dan kinerja yang lebih baik di tataran birokrat, sehingga tidak lagi memiliki paradigma harus dilayani, tetapi kembali ke subtansi fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
Dalam beberapa kasus penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), lanjut dia, juga masih sangat sulit menerapkan reformasi birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Berkaitan dengan hal tersebut, Kemenpan dalam melakukan pengawasan terhadap rekrutmen CPNS bekerja sama dengan pihak ICW, BPK, dan perguruan tinggi," katanya.
Sementara itu, Deputi IV Kemenpan Tara Hidayat mengatakan, untuk mendorong reformasi birokrasi, pihaknya meluncurkan strategi informasi keterbukaan pemerintah.
"Kami menghargai usaha-usaha yang sudah diluncurkan pemerintah, tapi itu perlu didorong terus. Salah satu diantaranya adalah percepatan implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, seluruh kementerian yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disurati dan diberi target untuk menunjuk PPID hingga September 2012.
"Pusat harus memberikan contoh ke daerah, sehingga saat ini tinggal satu kementerian yang belum memiliki PPID yakni Kementerian Agama," katanya. (T.S036/S024)
