Makassar (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Selatan telah merekomendasikan tiga desa untuk berkompetisi di ajang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Desa Tingkat Nasional, yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat.
Komisioner KIP Sulsel Fauziah Erwin di Makassar, Selasa mengatakan ada sejumlah indikator penilaian yang ditetapkan KI Pusat. Di antaranya komitmen, SDM, dokumen, partisipasi, dan akses.
"Tim penilai dari pusat juga akan melakukan pendalaman lapangan atau visitasi," kata Fauziah.
Adapun tiga desa yang mewakili Sulsel di ajang nasional tersebut, masing-masing Desa Bana (Kabupaten Bone), Desa Ganra (Kabupaten Soppeng), dan Desa Senga Selatan (Kabupaten Luwu).
Ketiga desa ini mendapat predikat informatif, berdasarkan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan KI Sulsel pada tahun 2021 lalu.
Sementara rencananya, penghargaan apresiasi desa akan diserahkan pada 8 Desember 2022 mendatang.
Fauziah optimistis, tiga desa yang mewakili Sulsel dalam ajang tersebut, bisa menorehkan prestasi membanggakan.
"Kami tidak sembarangan merekomendasikan desa untuk mewakili Sulsel. Tiga desa ini meraih predikat informatif pada monev yang kami lakukan tahun lalu," ujarnya.
Fauziah juga menjelaskan bahwa tahun ini KI mulai mengaplikasikan PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada pemerintah kabupaten/kota, sehingga pertanyaan pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya berjumlah sekitar 40an, tahun ini bertambah jumlahnya menjadi 158 dengan penambahan sejumlah indikator baru.
Di antaranya, indikator pengadaan barang dan jasa, kualitas informasi dan aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas.
Fauziah berharap pemerintah kabupaten/kota dan badan publik lainnya di Sulsel bisa lebih terbuka terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun-tahun mendatang.
"Keterbukaan informasi ini dianggap bukan sebagai sebuah beban, bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebuah kebutuhan oleh pemerintah. Agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah di wilayahnya masing-masing," urainya.
Berita Terkait
Kemenkuham Sulbar bentuk desa sadar hukum di Majene
Rabu, 8 Mei 2024 18:39 Wib
BPBD Sulsel fokus tangani desa terisolir di Latimojong Luwu
Rabu, 8 Mei 2024 18:37 Wib
SAR Gabungan kembali evakuasi 10 warga terisolasi terdampak bencana Luwu
Rabu, 8 Mei 2024 18:36 Wib
SAR gabungan evakuasi 208 warga terisolir dampak bencana di Luwu Sulsel
Selasa, 7 Mei 2024 21:49 Wib
Polresta Mamuju menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana desa
Selasa, 7 Mei 2024 19:14 Wib
16 desa terisolir di Kabupaten Luwu jadi perhatian khusus BNPB
Selasa, 7 Mei 2024 18:07 Wib
Dinsos Takalar mendorong pemdes verifikasi data DTKS
Selasa, 7 Mei 2024 0:54 Wib
21 desa wisata di Sulbar dukung kampanye wajib halal
Selasa, 7 Mei 2024 0:50 Wib