Makassar (ANTARA) - Polda Jawa Barat siap mengadopsi konsep pemantauan wilayah dengan konsep Command Center yang sedang dijalankan Pemkot Makassar Sulawesi Selatan.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo didampingi Kabid TIK Polda Jabar Kombes Pol Asep Akbar Hikmana dan Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh di sela-sela studi banding di Makassar, Rabu, mengaku takjub dengan cara kerja pemantauan tersebut.
"Dari kunjungan yang kami lakukan, kami melihat beberapa hal yang sangat bagus, sehingga mungkin itu bisa membawa kemanfaatan bagi pelaksanaan yang mungkin akan kita lakukan di jajaran Polda Jabar," ujarnya.
Kombes Pol Ibrahim Tompo mengaku tertarik dengan Command Center Pemkot Makassar. Menurut dia, apa yang menjadi keunggulan dari Command Center dapat dijadikan contoh di Polda Jabar.
Dia menyatakan kunjungan studi banding bersama DPRD Jawa Barat itu tidak lain untuk kepentingan masyarakat. Sehingga menurutnya, semua hal-hal baik yang ada di Command Center Pemkot Makassar bisa juga diterapkan di Polda Jabar.
Dalam studi banding itu, jajaran Polda Jabar ingin melihat bagaimana garis kebijakan, political will, program, bidang teknis, serta pemanfaatan dari Command Center yang ada di Pemkot Makassar.
"Jadi semua ini kita lakukan tujuannya pemanfaatan untuk masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Asisten III Pemkot Makassar Mario Said juga berharap dalam kunjungan ini ada masukan dari jajaran Polda Jabar perihal penyempurnaan Command Center yang sementara diterapkan di Kota Makassar.
"Intinya kunjungan ini kita bisa saling share, sehingga program yang ada di war room kami itu bisa terus dikembangkan," ujar Mario Said.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Mahyuddin menjelaskan Command Center merupakan program unggulan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sejak periode pertama.
"Dari pelaksanaannya itu ada beberapa yang kami sinkronkan dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini terkait keamanan, itu kami menyinergikan antara Command Center yang ada di Lantai 10 Balai Kota dengan Command Center di Polrestabes Makassar," kata Mahyuddin.
Untuk pengembangannya di 2023, Diskominfo Kota Makassar sementara menggodok nota kesepahaman atau MoU dengan Polda Sulsel untuk menyinergikan seluruh CCTV.
"Kami juga bersinergi pihak kepolisian terkait dengan pengelolaan ETLE (Electronic Traffic Law Emforcement), kami support 14 titik (20 unit) kamera ANPR dan lisensi aplikasi untuk meningkatkan kemampuan CCTV mengenal obyek dan pelanggaran di Kota Makassar," ungkapnya.
Mahyuddin menyebutkan bahwa total CCTV sebanyak 2552 unit mencakup wilayah kota Makassar.
CCTV tersebut dikelola Diskominfo Makassar dan terpasang di lorong-lorong wisata, kantor kelurahan, jalan utama (traffic dan surveillance), serta memantau gedung pemerintahan, pusat layanan publik dan ruang terbuka hijau.
"Ini kita terus kembangkan dengan memasang penambahan CCTV di Lorong Wisata, satu lorong kita pasang empat unit CCTV dan itu kita sinkronkan dengan war room," ucap Mahyuddin.
Tidak hanya mengelola CCTV, Diskominfo Kota Makassar juga mengelola panggilan darurat call center 112.
Semua aduan masyarakat mulai dari pohon tumbang, home care, pendidikan, kebakaran, banjir, sarana dan prasarana jalan hingga pelayanan mobil jenazah.
