Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan mengajak seluruh satuan kerja (satker) untuk berbenah dan melakukan langkah strategis guna mewujudkan WBK dan WBBM khususnya dalam membuat Inovasi yang berdampak luas pada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kanwil Kemenkumham Sulsel Indah Rahayuningsih mewakili Kepala Kantor Wilayah Liberti Sitinjak saat membuka Penguatan Kehumasan, Workshop SPIP, dan Pendampingan Evaluasi Standar Layanan dan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja di Hotel Claro Makassar, Selasa (21/2).
“Ketiga kegiatan ini sangat penting dalam mendukung jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel meraih predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” katanya.
Kegiatan yang berlangsung pada 21-23 Februari 2023 untuk menghasilkan kinerja yang lebih PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergitas, Transparan, dan Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Kadivmin mengajak seluruh humas di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk memanfaatkan media internet khususnya media sosial dalam menyebarluaskan informasi kinerja, program dan kebijakan pemerintah, serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga terjalin saling pengertian antara pemerintah dan masyarakat.
Indah juga mengajak humas yang hadir agar dapat bertransformasi mengikuti tren publikasi saat ini, sebab humas menjadi pihak terdepan dalam menyalurkan informasi dan komunikasi publik, serta memunculkan kepercayaan publik terhadap Kanwil Kemenkumham Sulsel
Terkait, Workshop SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) diharapkan dapat memberikan pemahaman umum kepada peserta tentang penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, memberikan keterkaitan antara SPIP, manajemen risiko dan pencegahan korupsi.
Juga memberikan bimbingan teknis dalam mengadministrasikan penyelenggaraan pengendalian internal dengan tertib dalam melaksanakan penilaian mandiri di satuan kerja masing-masing yang tentunya akan memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM .
Sementara pendampingan evaluasi standar pelayanan dan standar operasional prosedur satuan kerja, Indah berharap dapat meningkatkan layanan publik yang ada di jajaran Kanwil Sulsel yang sesuai dengan karakteristik TQM seperti fokus pada pelanggan (costumer focused) dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna layanan, pemusatan perhatian pada proses (process-centered), sistem terintegrasi (integrated system) antara SOP yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan sejalan, serta peningkatan yang berkesinambungan (continual improvement).
Diakhir sambutan Kadivmin mengajak peserta untuk dapat mengikuti acara dengan serius karena kegiatan yang dilaksanakan ini guna meningkatkan kinerja Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Sebelumnya dalam laporan panitia yang dibacakan oleh Plh. Kepala Bagian Program dan Humas, Fajrin mengatakan kegiatan ini diselenggarakan guna meningkatkan kapasitas kinerja Kanwil Kemenkumham Sulsel agar menghasilakan kinerja yang lebih PASTI dan BerAKHLAK.
Kegiatan ini diikuti 121 peserta dari 34 Satuan Kerja Lingkup Kanwil Sulsel dengan menghadirkan narasumber Kepala LKBN ANTARA Biro Sulselbar Anwar Maga, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Darman Fauzan, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal Wilayah I Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Selatan.(*/Inf)
