Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo untuk tidak lari proses hukum soal penyelidikan harta kekayaannya.
"Kami mengimbau tidak lari atau kabur ke mana pun. Hadapi saja prosesnya," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada di Jakarta, Senin.
Asep mengatakan KPK sudah mendengar kabar di media sosial mengenai isu Rafael yang akan keluar negeri.
Meski demikian KPK belum bisa melakukan tindakan cegah keluar negeri terhadap yang bersangkutan karena status kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.
Sedangkan menurut ketentuan, KPK baru bisa menerapkan tindakan cegah keluar negeri setelah suatu kasus memasuki tahap penyidikan.
"Proses sekarang ini masih dalam penyelidikan, tentunya kita komitmen utuk menyelesaikan perkara ini," ujarnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat in8 tengah menyelidiki harta kekayaan tak wajar mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.
Pada kesempatan terpisah, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Rafael sempat bolak-balik ke deposit box miliknya sebelum akhirnya diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
PPATK kemudian memblokir deposit box tersebut dan mencari dasar hukum untuk membukanya.
Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya.
“Di bongkar, satu safe deposit box itu sebesar Rp37 miliar dalam bentuk dolar AS,” kata Mahfud.
Kasus pejabat pajak tersebut, disebut Mahfud sebagai kasus pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan, bukan bukti hukum.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK ingatkan Rafael Alun untuk tidak lari dari proses hukum
Berita Terkait
KPK menepis tudingan rebutan perkara dengan Kejagung
Rabu, 20 Maret 2024 17:54 Wib
Kemenkominfo kerahkan seluruh satuan kerja perangi judi online
Kamis, 11 Januari 2024 11:04 Wib
Kemenkominfo putus akses lebih dari 800 ribu konten judi online
Selasa, 2 Januari 2024 12:02 Wib
BNN Sulbar tangani enam kasus penyalahgunaan narkoba
Jumat, 22 Desember 2023 0:20 Wib
Presiden Jokowi: Indonesia perlu perkuat sistem pemberantas korupsi
Selasa, 12 Desember 2023 12:40 Wib
KPK siap menghadapi gugatan praperadilan Eddy Hiariej
Senin, 4 Desember 2023 21:35 Wib
Satgas Pasti memperkuat koordinasi pemberantasan kegiatan keuangan ilegal
Jumat, 1 Desember 2023 10:42 Wib
LPSK menolak permohonan perlindungan SYL karena berstatus tersangka KPK
Selasa, 28 November 2023 6:00 Wib