Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan potensi kenaikan jumlah pemudik pada lebaran tahun ini kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas soal arus mudik di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat.
"Satu jam yang lalu, presiden memimpin rapat berkaitan dengan mudik dan beberapa hal kami laporkan dan juga menjadi satu keputusan dalam rapat dengan presiden tersebut. Kami melaporkan bahwa terjadi satu kenaikan jumlah saudara-saudara kita yang mudik, dari 85 juta menjadi 123 juta orang," kata Budi Karya dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat.
Budi menyebutkan jumlah pemudik diprediksi meningkat dari 14 juta menjadi 18 juta untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Artinya, terjadi kenaikan 47 persen untuk nasional dan 7 persen untuk Jabodetabek," tambahnya.
Dia mengatakan riset pendataan pemudik itu dilakukan dengan margin of error kurang dari 5 persen. Menurut Budi Karya, seperti biasanya, pemudik akan menggunakan beragam alat transportasi, seperti kapal laut, kereta api, pesawat udara, serta jalur darat.
"Untuk udara, kereta, dan laut, relatif manageable (mudah diatur) karena ketiga matra itu menggunakan sarana yang menggunakan ticketing (tiket), sehingga bisa kita kontrol siapa yang beli, jumlahnya, dan sebagainya," jelasnya.
Sementara itu, terkait jalur darat yang menggunakan kendaraan pribadi, lanjut Budi, diperlukan suatu upaya manajemen yang lebih detail.
"Kami bersama-sama dengan kakorlantas Polri dan juga menko PMK sudah koordinasi bagaimana mudik kali ini yang signifikan. Dari catatan yang kami riset, akan mudik 22 persen menggunakan mobil pribadi, 20 persen sepeda motor," tambahnya.
Terkait mudik jalur darat, katanya, diperkirakan akan terjadi penumpukan di Tol Cipali dan Merak. Dia mengimbau agar para pemudik tidak menggunakan sepeda motor untuk pulang ke kampung halaman karena berbahaya.
"Kami berkoordinasi dengan polisi, Korlantas, bahwa tingkat kecelakaan tertinggi adalah menggunakan kendaraan (sepeda) motor. Apalagi yang ditempuh itu kira-kira 3 jam sampai 10 jam, jadi melelahkan sekali," katanya.
Dia menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dalam mencegah pemudik menggunakan sepeda motor, yakni dengan menyediakan mudik gratis sebanyak 500 bus serta menggunakan kereta api dan kapal laut.
"Paling tidak, dari Kemenhub 500 bus. Saya harap kementerian lain dan swasta juga melakukan mudik gratis, paling tidak untuk kalangan mereka sendiri agar tidak membebani apa yang kami programkan," ujar Budi Karya.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menhub laporkan potensi kenaikan jumlah pemudik kepada presiden