Pemprov Sulsel dorong pembentukan proklim guna tingkatkan IKLH

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong pembentukan Program Kampung Iklim (Proklim) dalam upaya meningkatkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang semakin baik.

Plh Kepala Bappelitbangda Sulsel Andi Bakti Haruni di Makassar, Senin, mengatakan sejauh ini sebanyak 363 lokasi sudah terbentuk Proklim yang tersebar di Kabupaten/Kota di Sulsel.

Menurut dia, menjaga kualitas lingkungan hidup menjadi perhatian bersama. Termasuk dalam upaya penurunan emisi GRK. Tentunya hal itu dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Hal ini juga menjadi perhatian Pj Gubernur Sulsel,  Zudan Arif Fakrulloh. Termasuk menjaga kualitas lingkungan di Sulsel. Alhasil, Sulsel telah meraih prestasi atas apresiasi pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) 2024.

"Capaian IKLH provinsi sebesar 74,30 poin atau 1,76 poin lebih dari nilai IKLH nasional sebesar 72,54 poin. Termasuk dalam fokus untuk penurunan emisi gas rumah kaca,"ujarnya.

Menurut dia, mendorong pembentukan Proklim ini sebagai aksi mitigasi untuk capaian kinerja potensi penurunan emisi gas rumah kaca.

Adapun penghargaan yang diterima Provinsi Sulawesi Selatan terkait Kampung Iklim adalah 5 tropi Proklim Lestari, 35 buah tropi Proklim utama, 139 sertifikat Proklim utama dan 41 piagam apresiasi pembinaan Proklim.

Pencapaian ini, selain dorongan dari Pj Gubernur Sulsel, juga tak lepas dari kerja keras dan upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan dan Kehutanan melalui KPH dan penyuluh-penyuluh kehutanan yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Sulsel.

Dengan penyuluhan yang terus dilakukan oleh KPH menjadikan masyarakat semakin sadar dan memiliki wawasan yang luas akan pentingnya lingkungan dan hutan.

Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) disebut sebagai ujung tombak pengelolaan hutan di Indonesia karena berperan dalam menjamin kelestarian hutan dan memberdayakan masyarakat.

ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dkembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca).