Mamuju (ANTARA Sulsel) - Bupati Mamuju, Sulawesi Barat, Drs.H. Suhardi Duka, melontarkan kritikan atas lemahnya koordinasi program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi (pemprov) setempat.
Hal ini disampaikan Bupati Mamuju, Drs.H. Suhardi Duka, MM saat menerima kungjungan kerja tim V DPRD Sulbar terkait LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur tahun 2012 di kantor bupati setempat, Jum`at.
Menurutnya, nyaris tdak pernah mengetahui seperti apa program Pemprov Sulbar yang dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di daerah.
Hal ini, kata dia, akibat lemahnya koordinasi yang dilakukan pemprov terhadap kabupaten.
"Hampir kami tidak mengetahui bentuk proyek provinsi yang masuk ke kabupaten. Namun demikian, saya tetap apresiasi atas anggaran yang disiapkan Pemprov untuk pembangunan di daerah. Kemungkinan ada anggaran masuk masuk ke SKPD, namun saya tidak mengetahuinya," jelasnya.
Bupati menyampaikan, kedatangan tim IV DPRD Sulbar ini tetap menjadi perhatian sebagai bentuk tanggung jawab para wakil rakyat atas LKPj gubernur.
Ia menyampaikan, kedepan diharapkan agar kegiatan Pemprov Sulbar tetap dikoordinasikan ke Pemkab melalui masing-masing SKPD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.
"Beberapa hal yang harus dikoordinasikan terkait penanganan infrastruktur jalan provinsi. Saya rasa hal ini harusnya menjadi perhatian DPRD Sulbar untuk menjadi perhatian memperjuangkan aspirasi rakyat," terangnya.
Bupati dua periode ini menyampaikan, hal yang harus diperhatikan terkait kondisi jalan provinsi yang menghubungkan wilayah kecamatan Kalumpang.
"Bukan hanya itu, kondisi jalan Soekarno Hatta dan jalan menuju dermaga pelabuhan Simboro juga merupakan kewenangan provinsi. Saya rasa hal ini perlu dipertimbangkan teman-teman DPRD Sulbar untuk menjadi bahan aspirasi memperjuangkan kepentingan publik," tukas Suhardi.
Sementara itu, Sekda Mamuju, Habsi Wahid menyampaikan, apa yang dilontarkan bupati merupakan gambaran umum yang dirasakan pemerintah kabupaten.
"Perlu singkronisasi kebijakan antara Pemprov dan Pemkab sebagai acuan dalam melaksanakan drap pembangunan daerah," kata dia.
Ada dua hal yang harus diperhatikan, kata dia, yakni tahap perencanaan pembangunan dan aspek pemberdayaan masyarakat.
"Mestinya ada sinkronitas program pembangunan antara provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewenagan yang dimiliki," ujarnya.
Sementara itu Ketua Tim IV DPRD Sulbar, Sukardi M Nur menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut atas penyampaian LKPj gubernur.
"Kegiatan ini sebagai bahan masukan DPRD Sulbar atas LKPj gubernur. Segala saran dan masukan akan menjadi bahan reverensi kami untuk diteruskan kepada gubernur," tuturnya. Agus Setiawan
