Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mulai menerapkan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (Srikandi) untuk tanda tangan elektronik di setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) lingkup pemerintah setempat
"Saya meminta agar satu bulan ke depan seluruh OPD sudah menerapkan aplikasi Srikandi untuk tanda tangan elektronik guna memotivasi staf berpikir lebih maju," kata Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, di Mamuju, Selasa.
Zudan menyebut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat sementara mendesain sistem dalam memantau kinerja setiap aparatur sipil negara (ASN) setiap hari guna mengetahui output dan kontribusi ASN..
Hal itu, menurut dia, sebagai upaya mendeteksi sumberdaya manusia (SDM) terbaik, sehingga lahir kader SDM terbaik di lingkup Pemprov Sulbar.
Apalagi, kata dia, Sulbar dengan jumlah penduduk sedikit dan berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), ke depan memiliki potensi menjadi provinsi yang sejahtera.
"Itu salah satu keberuntungan kita, sehingga pengelolaan SDM bisa dioptimalkan," ucap Zudan.
Penjabat Gubernur Sulbar juga memulai dengan mengibaratkan Pemprov Sulbar seperti air di dalam sebuah botol.
Zudan mengaku hadir di Sulbar sebagai garam, gula dan sirup memberi rasa dan warna dalam menjalankan roda pemerintahan di provinsi tersebut.
"Kami ingin membangun hubungan sehingga bisa menyatu dengan teman-teman dengan filosofi satu botol aqua pemerintahan Provinsi Sulbar. Saya hanya setetes garam, atau gula, atau sirup memberi warna dan rasa. Karena merubah segalanya tidak bisa," ujar Zudan.
"Saya akan masuk ke OPD-OPD untuk menyesuaikan kondisi masing-masing OPD. Saya akan menyesuaikan ke bapak-ibu. Kalau bapak-ibu menyesuaikan ke saya terlalu berat," tutur Zudan.
Hal paling penting, menurut dia, berkomunikasi yang baik, sehingga akan membuat nomor telepon khusus selama bertugas sebagai penjabat gubernur di Sulbar.
"Kontak itu untuk membangun komunikasi dengan OPD," katanya.
Soal komunikasi, Zudan Arif Fakrulloh juga memberikan tips komunikasi yang baik dengan masyarakat, termasuk dalam menerima aksi demonstrasi.
"Aksi demonstrasi sebaiknya disebut pertemuan silaturahmi atau audiensi agar Sulbar bukan dikenal sebagai provinsi pendemo, sehingga Sulbar terkenal di luar karena positifnya, bukan dikenal karena tidak baiknya," ujar Zudan.
Untuk penataan birokrasi, kata Penjabat Gubernur, akan memulai berdiskusi dengan tiga OPD yang menjadi pintu utama, yakni Inspektorat, Kesbangpol dan Satpol PP.
Melalui tiga OPD tersebut, kata dia, untuk mengetahui kondisi internal Pemprov Sulbar.
Zudan Arif Fakrulloh yang dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Jumat (12/5) menggantikan Akmal Malik sebagai Penjabat Gubernur Sulbar dan tiba di Bandara Tampa Padang Mamuju, pada Senin sore (15/5) sekitar pukul 17.00 WITA.
