Makassar (ANTARA Sulsel) - Akademisi Universitas Hasanudin Dr Hasrullah meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat melakukan investigasi terkait mandeknya proyek Mobil Toko (Moko) yang dinilai syarat korupsi dan merupakan proyek gagal.
"KPK beserta Inspektorat harus melakukan investigasi dan memeriksa pejabat yang menjadi penguna anggaran, karena proyek ini diindikasikan syarat korupsi dan suap pada proyek puluhan miliar itu," katanya di Makassar, Senin.
Menurutnya, mogoknya proyek Moko dan tidak ada progres yang berarti, dirinya menilai proyek Moko adalah proyek gagal dan harus ditangani serius karena menyangkut masalah uang rakyat yang diambil dalam APBD 2011.
Sementara mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Hasbi Abdullah mengatakan, kuat dugaan ada korupsi dalam proyek tersebut. Bahkan pihaknya meminta agar pihak hukum mulai dari kepolisian dan kejaksaan melakukan pemanggilan terhadap orang yang bertangungjawab dalam proyek itu.
"Salah satu orang yang bertangungjawab adalah Irman Yasin Limpo karena saat itu beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Sulsel, kini menjadi Calon Wali Kota Makassar," sebutnya.
Ia mengungkapkan, meskipun telah menjadi mantan Kadisperindag Sulsel, namun aparat hukum tidak boleh lengah dan proyek itu harus dipertanggungjawabkan karena mengunakan APBD 2011 senilai Rp2,9 miliar.
"Harus diperiksa karena ada banyak yang terlibat dalam kasus ini, seingat saya proyek Moko ini juga menjadi alat kampanye pasca Pilgub Sulsel 22 Januari lalu dan dijadikan alat manipulasi ke publik," ungkapnya.
Berdasarkan pantauan, hanya 10 Moko terpajang di halaman Balai Logam Dinas Perindag Sulsel terletak di jalan Ir Sutami Makassar tempat perakitan mobil Moko itu. 10 mobil tersebut terlihat cat sudah pudar dan ditumbuhi ilalang karena tidak pernah di urusi serta sudah berkarat dan akan menjadi besi tua.
Proyek ini diprakarsai Disperindag Sulsel dan dianggarkan melalui APBD senilai Rp2,9 miliar untuk tahap pertama sementara tahap kedua belakangan mogok ditengah jalan. Terlihat pula ditempat perakitan tidak ada aktivitas yang berarti.
"Sudah tidak ada pak kegiatan disini, sudah setahun lebih, dan hanya penjaga yang sering terlihat," tutur Sabri salah satu buruh industri di wilayah itu.
Pemerintah Sulawesi Selatan diketahui sebelumnya telah memesan Mobil Nasional (Mobnas) hasil karya Siswa-siswi Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Bendo bekerjasama dengan PT INKA Madiun. Disetujui pembuatan Body dimulai pada 3 Desember 2011 dan diberikan nama Mobil Toko atau Moko.
Kedua pihak telah menjalin ikatan kontrak untuk memenuhi pesanan dari Gubernur Sulawesi selatan sebanyak 200 unit. Produksi Moko akan diperbanyak pada tipe mobil ekonomi yang bukan diarahkan untuk konsumsi tapi lebih kepada kendaraan produktif dengan harga sekitar Rp50 juta untuk mendukung mobilitas ekonomi masyarakat.
Sebelumnya, mantan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Amal Natsir, adalah bagian dari tahap awal pengadaan mobil nasional sebanyak 50 unit kendaraan dengan anggaran hingga Rp18,2 miliar dan Rp3 miliar diantaranya dianggarkan pada APBD. Progres pengerjaan hingga selesai ditargetkan akhir Januari 2012.
Sebelumnya Anggota DPRD Sulsel Nuchtar Tompo meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk turun menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan dan perakitan mobil toko (Moko) yang dianggarkan pada APBD-Perubahan 2011 senilai Rp2,9 miliar.
Namun faktanya, hanya sejumlah Moko yang terparkir di dalam pabrik perakitan itu. Rencananya Mobil Moko akan diproduksi 45 unit namun tidak sesuai target dan hanya hanya 15 unit. "Jadi, sekarang kami tanya kemana uang APBD Rp 2,9 miliar itu," kata Muchtar.
Sebelumnya, Asisten III Bidang Kesra Pemerintah Provinsi Sulsel Amal Natsir mengatakan dua unit prototipe mobil nasional akan tiba di Makassar pada 15 Oktober 2011 untuk diluncurkan dan dipamerkan tepat pada peringatan hari jadi Provinsi Sulsel ke-342 tahun, 19 Oktober 2011.
Kedua unit mobil tersebut, kata mantan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini adalah bagian dari tahap awal pengadaan mobil nasional sebanyak 50 unit kendaraan dengan anggaran hingga Rp18,2 miliar dan Rp3 miliar diantaranya dianggarkan pada APBD. ES Syafei
