Makassar (ANTARA) - Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, terdapat 11 kabupaten di Sulawesi selatan yang mengalami penurunan angka kasus stunting atau anak/balita gagal tumbuh.
"Salah satunya Kabupaten Enrekang yang angka kasus stunting-nya 26,4 persen dan sudah dibawah capaian rata-rata provinsi," kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulsel Shodiqin di Makassar, Sabtu.
Dia mengatakan, penurunan angkat prevalensi stunting itu tidak terlepas dari keterlibatan pimpinan daerah beserta jajarannya dengan menjadi Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting.
"Kunci penanganan Stunting adalah kolaborasi dan itu telah dilakukan oleh Kabupaten Enrekang. Saya sangat bersyukur atas dukungan DPRD Kabupaten Enrekang dalam upaya Percepatan penurunan stunting ini," katanya.
Baca juga: BKKBN Sulsel memperkuat TPK atasi kasus stunting
Baca juga: BKKBN Sulsel mengimbau Forum Genre jadi promotor cegah stunting
Dia menambahkan, angka prevalensi angka Stunting Sulsel Tahun 2022 mencapai 27,2 persen, hal ini masih jauh dari target 14 persen di tahun 2024, masih ada 13,2 persen yang harus diturunkan, sehingga membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas dibarengi kolaborasi dan sinergitas lintas sektor.
Karena itu, dalam penanganan stunting dilakukan melalui alokasi anggaran DAK, pembentukan TPPS, pembentukan TPK dan Tim AKS di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Selain itu, rencana inovasi percepatan penurunan stunting melalui pemanfaatan pekarangan rumah untuk perbaikan gizi keluarga.
Semua upaya tersebut untuk mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) yang merupakan program prioritas nasional seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Termasuk mengacu pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI).
