Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulsel mulai melakukan sosialisasi aplikasi Ihtiar Men-Zerokan Stunting (InZting) Sulsel sebagai salah satu upaya dan inovasi pemerintah untuk penanganan stunting.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) itu dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Selasa.
Saiful Arif menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan stunting di daerah itu, seperti intervensi spesifik dan intervensi sensitif telah dilakukan sesuai dengan peran masing-masing organisasi perangkat daerah serta para pemangku kepentingan lainnya.
"Regulasi Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting dan peraturan Bupati Kepulauan Selayar tentang percepatan penurunan pencegahan stunting juga telah diterapkan sampai saat ini," kata dia.
Dirinya berharap, sistem manajemen data intervensi pencegahan dan penurunan stunting bisa dilaksanakan, kesesuaian data dan kegiatan di setiap tingkatan mulai dari desa, kecamatan sampai dengan kabupaten bersinergi secara berkelanjutan.
Selain itu, ia berharap, dukungan dari semua pihak mulai dari TPK, fasilitor TPK, TPPS desa, kecamatan dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Kegiatan tersebut terpantau melibatkan unsur OPD terkait, ketua TPPS kecamatan, para kepala dan TP PKK desa/kelurahan, TPG puskesmas se-kecamatan daratan Kepulauan Selayar, tim pendamping PKH, para pendamping keluarga kecamatan, koordinator pendamping kecamatan, satgas stunting kecamatan, operator InZting Sulsel dan lainnya.
Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Berita Terkait
Mensos Risma apresiasi penanganan bencana banjir dan longsor di Sulsel
Jumat, 10 Mei 2024 19:00 Wib
BPBD Sulsel fokus tangani desa terisolir di Latimojong Luwu
Rabu, 8 Mei 2024 18:37 Wib
Menanti pengesahan peraturan pelaksana UU TPKS
Selasa, 7 Mei 2024 13:54 Wib
Kompolnas meminta Polri tuntaskan penanganan kasus TPPO
Selasa, 7 Mei 2024 13:53 Wib
Presiden Joko Widodo pimpin rapat penanganan pengungsi Gunung Ruang
Jumat, 3 Mei 2024 15:23 Wib
Peraturan baru OJK memperkuat penanganan masalah perbankan
Jumat, 26 April 2024 6:44 Wib
KPK menjebloskan eks hakim Prasetio Nugroho ke Lapas Sukamiskin
Kamis, 18 April 2024 19:39 Wib
MK buka tahapan penyampaian kesimpulan dalam penanganan PHPU Pilpres 2024
Sabtu, 6 April 2024 5:23 Wib