Makassar (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menyiapkan mesin pengais (crawling) atau ais untuk cakupan yang lebih besar, bahkan skala lokal untuk memonitor isu publik lokal.
Akademisi Perkembangan Teknologi Komunikasi, Universitas Indonesia (UI) Irwansyah di Makassar, Selasa, mengatakan monitoring isu publik itu telah dituangkan dalam peraturan menteri.
"Sebelumnya ais hanya menyasar konten negatif sebagai langkah untuk menangkal konten-konten negatif di internet. Sekarang, sasarannya diperluas dengan memonitoring isu publik lokal," ujarnya.
Irwansyah menjelaskan Kemenkominfo telah mengoperasikan mesin pengais (crawling) konten negatif sebagai langkah untuk menangkal konten-konten negatif di internet.
Mesin sensor internet senilai Rp200 miliar ini siap menghalau konten-konten seperti pornografi yang menyebar luas di dunia maya dan sekarang cakupannya pun diperluas hingga skala lokal daerah.
"Mesin pengais ini lebih kepada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD agar mesti memiliki semangat demokratisasi yang sehat. Dengan begitu pemerintah itu aktif dan responsif. Bukan karena ada isu baru bergerak," katanya.
Pihaknya pun mengakomodasi mesin ais atau aplikasi itu yang dapat mencakup isu publik lebih cepat yang sayangnya sejauh ini belum digunakan untuk layanan monitoring.
Dia menuturkan efisiensi terhadap anggaran pun akan banyak terpangkas dengan pengaktifan mesin pengais, lantaran lebih sedikit terpakai dan dipakai untuk pengembangan.
"Jika sinerginya lebih luas dan besar atau dipakai ke berbagai ke provinsi, kementerian dan lembaga, maka salah satu hal yang bisa diefisiensi ialah bajet. Jadi kalau bajetnya juga diefisiensikan dan dikumpulkan untuk pengembangan mesin ini maka bisa menaungi semua bahkan coveragenya sampai isu lokal," terang dia.
Isu publik, lanjut dia, bukan hanya yang biasa dilihat sehari-hari tetapi bahkan isu kesehatan seperti stunting dan lainnya dinaungi semuanya.
Apalagi, masing-masing akan menambahkan fitur yang sudah ada di arsip-arsipnya sehingga terjadi sinkronisasi.
Irwansyah mencontohkan, Sulsel memiliki semangat lokalitas yang tinggi maka bahasa lokal Makassar pula dapat diarsipkan. Ide dan implementasinya ditargetkan tahun depan.
Sementara itu, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Dirjen IKP Kominfo RI Hasyim Gautama mengatakan dengan diskusi ini diharapkan mendapatkan solusi yang tepat agar mengurangi kesenjangan yang saat ini masih ada.
"Kami yakin pada tahap ini semuanya dapat berjalan baik dan lancar dan bagaimana itu dibuat lebih responsif," harapnya.
Berita Terkait
Kemendagri minta Pemkot Palopo menyusun ketersediaan bahan pokok
Jumat, 26 April 2024 0:16 Wib
Pj Sekda Makassar minta proyek strategis pusat dimasukkan dalam RPJPD
Rabu, 24 April 2024 21:48 Wib
Delapan ranperda Pemkot Palopo sudah masuk propemperda
Selasa, 23 April 2024 13:21 Wib
Pemkot Makassar menggencarkan sosialisasi perda kawasan tanpa rokok
Selasa, 23 April 2024 12:52 Wib
Pemkot dan PKK Makassar mendorong masyarakat bangun keluarga berkualitas
Selasa, 23 April 2024 11:03 Wib
700 peserta ikut karnaval memperingati Hari Kebudayaan Kota Makassar
Selasa, 23 April 2024 6:42 Wib
Wali kota mengajak saudagar Bugis-Makassar berinvestasi di Makassar
Selasa, 23 April 2024 6:39 Wib
Kelompok disabilitas tampil memukau di PSBM XXIV dan karnaval budaya Makassar
Senin, 22 April 2024 20:34 Wib