Makassar (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menyiapkan mesin pengais (crawling) atau ais untuk cakupan yang lebih besar, bahkan skala lokal untuk memonitor isu publik lokal.
Akademisi Perkembangan Teknologi Komunikasi, Universitas Indonesia (UI) Irwansyah di Makassar, Selasa, mengatakan monitoring isu publik itu telah dituangkan dalam peraturan menteri.
"Sebelumnya ais hanya menyasar konten negatif sebagai langkah untuk menangkal konten-konten negatif di internet. Sekarang, sasarannya diperluas dengan memonitoring isu publik lokal," ujarnya.
Irwansyah menjelaskan Kemenkominfo telah mengoperasikan mesin pengais (crawling) konten negatif sebagai langkah untuk menangkal konten-konten negatif di internet.
Mesin sensor internet senilai Rp200 miliar ini siap menghalau konten-konten seperti pornografi yang menyebar luas di dunia maya dan sekarang cakupannya pun diperluas hingga skala lokal daerah.
"Mesin pengais ini lebih kepada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD agar mesti memiliki semangat demokratisasi yang sehat. Dengan begitu pemerintah itu aktif dan responsif. Bukan karena ada isu baru bergerak," katanya.
Pihaknya pun mengakomodasi mesin ais atau aplikasi itu yang dapat mencakup isu publik lebih cepat yang sayangnya sejauh ini belum digunakan untuk layanan monitoring.
Dia menuturkan efisiensi terhadap anggaran pun akan banyak terpangkas dengan pengaktifan mesin pengais, lantaran lebih sedikit terpakai dan dipakai untuk pengembangan.
"Jika sinerginya lebih luas dan besar atau dipakai ke berbagai ke provinsi, kementerian dan lembaga, maka salah satu hal yang bisa diefisiensi ialah bajet. Jadi kalau bajetnya juga diefisiensikan dan dikumpulkan untuk pengembangan mesin ini maka bisa menaungi semua bahkan coveragenya sampai isu lokal," terang dia.
Isu publik, lanjut dia, bukan hanya yang biasa dilihat sehari-hari tetapi bahkan isu kesehatan seperti stunting dan lainnya dinaungi semuanya.
Apalagi, masing-masing akan menambahkan fitur yang sudah ada di arsip-arsipnya sehingga terjadi sinkronisasi.
Irwansyah mencontohkan, Sulsel memiliki semangat lokalitas yang tinggi maka bahasa lokal Makassar pula dapat diarsipkan. Ide dan implementasinya ditargetkan tahun depan.
Sementara itu, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Dirjen IKP Kominfo RI Hasyim Gautama mengatakan dengan diskusi ini diharapkan mendapatkan solusi yang tepat agar mengurangi kesenjangan yang saat ini masih ada.
"Kami yakin pada tahap ini semuanya dapat berjalan baik dan lancar dan bagaimana itu dibuat lebih responsif," harapnya.
Berita Terkait
KPK panggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai saksi
Selasa, 10 Desember 2024 13:11 Wib
Penerimaan pajak daerah Kota Makassar mencapai Rp1,3 triliun
Sabtu, 7 Desember 2024 23:37 Wib
KPK memeriksa sejumlah pejabat Pemkot Bandung soal aliran dana ke DPRD Bandung
Sabtu, 7 Desember 2024 17:17 Wib
Dinas Kominfo Makassar tingkatkan kapasitas PPID Pelaksana
Kamis, 5 Desember 2024 13:32 Wib
Pemkot Makassar berharap BLUD puskesmas tingkatkan layanan kesehatan
Rabu, 4 Desember 2024 20:12 Wib
Sekda Makassar : Peringatan HKSN jadi momentum perkuat kepedulian sosial
Rabu, 4 Desember 2024 19:32 Wib
Dinas Perpustakaan Makassar menggelar Festival Jendela Dunia Literasi
Rabu, 4 Desember 2024 7:04 Wib
Wali Kota Makassar menerima kunjungan silaturahim Danlantamal VI
Jumat, 29 November 2024 22:59 Wib