Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan pelayanan publik.
Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Sulbar, Arianto, di Mamuju, Rabu, mengatakan pemerintah Sulbar melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa pemanfaatan kataleg elektronik (E-Katalog).
Ia mengatakan, untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa, maka pemerintah Sulbar telah melakukan sosialisasi pelaksanaan tender sebelum daftar pelaksanaan anggaran (DPA) APBD Sulbar ditetapkan.
Menurut dia, dengan motode tersebut maka proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pemerintah Sulbar, dapat dilakukan sebelum anggaran APBD disetujui dan ditetapkan DPRD Sulbar.
"Percepatan pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk menjamin ketersediaan barang jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan," katanya.
Dia juga menyampaikan, BPBJ Sulbar telah menyediakan E-Katalog elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah di Sulbar untuk pengadaan barang dan jasa.
"E-Katalog elektronik ini berisi daftar barang dan jasa yang telah terdaftar dan telah melalui proses evaluasi oleh BPBJ Sulbar, dan pemanfaatan E-Katalog elektronik dapat mempermudah proses pengadaan barang dan jasa di Sulbar," katanya.
Ia menyampaikan, pemerintah Sulbar juga akan memberikan pemahaman tentang penggunaan kontrak elektronik dan penilaian kinerja penyedia untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa.
"Kontrak elektronik merupakan kontrak pengadaan barang dan jasa yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik, dan penilaian kinerja penyedia merupakan penilaian terhadap kinerja penyedia barang dan jasa dalam melaksanakan kontrak pengadaan barang dan jasa," katanya.
Ia berharap, proses pengadaan barang dan jasa di Sulbar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dengan adanya kebijakan tersebut.
Disamping itu akan membuat masyarakat cepat merasakan dampak pembangunan yang dijalankan pemerintah dan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Berita Terkait
Kejari Pangkep menahan dua tersangka terduga korupsi pengadaan CCTV
Jumat, 15 Maret 2024 21:42 Wib
Penjabat Gubernur Sulbar minta OPD prioritaskan pelayanan dasar
Minggu, 10 Maret 2024 10:04 Wib
Pemprov Sulsel jadi "pilot project" LKPP pengadaan berkelanjutan
Kamis, 29 Februari 2024 18:56 Wib
JPU KPK meminta hakim tolak eksepsi Karen Agustiawan
Senin, 26 Februari 2024 19:52 Wib
DPRD Sulbar bahas RUP 2024 tentang pengadaan barang dan jasa
Senin, 19 Februari 2024 9:27 Wib
Penyidik KPK memeriksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD
Senin, 12 Februari 2024 14:39 Wib
PMI Makassar gandeng mitra perhotelan dan wisata untuk pengadaan darah
Selasa, 30 Januari 2024 7:07 Wib
Pengadaan barang/jasa untuk pembangunan berkelanjutan di IKN
Senin, 22 Januari 2024 12:02 Wib