Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bangbang Surono menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola barang milik negara (BMN).
"Terima kasih atas review pengelolaan BMN, saran dan masukan akan kami jadikan pedoman untuk segera memperbaiki tata kelola BMN ke depannya," kata Bangbang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Bangbang menyampaikan komitmen tersebut dalam kegiatan exit meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kantor Pusat BNPT, Sentul, Jawa Barat, Kamis (28/12).
Dia juga berpesan kepada seluruh jajaran BNPT agar BMN dirawat dan digunakan dengan baik karena merupakan aset negara.
"Aset-aset tidak hanya diperoleh dengan baik, tetapi juga digunakan dan dirawat dengan baik, sehingga nilai ekonomisnya optimal dan tidak merugikan keuangan negara," jelas Bangbang.
Baca juga: BNPT: Jiwa bela negara pilar utama menjadikan Indonesia tangguh
Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI Ahsanul Haq memaparkan hasil pemeriksaan dan perlunya perencanaan aksi serta komitmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.
"Diperlukan action plan (perencanaan aksi) dan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan," kata Ahsanul.
Dia juga menjelaskan bahwa exit meeting merupakan bagian dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang memerlukan komunikasi efektif dari awal hingga akhir antara pemeriksa dan yang diperiksa.
"Kami komunikasikan tujuan pemeriksaan pengelolaan BMN. Saat pemeriksaan, kami juga komunikasi seperti mengadakan konfirmasi dan sekarang ini kami komunikasikan hasil pemeriksaan," ujar Ahsanul.
Baca juga: BNPT lakukan asesmen pastikan keamanan Natal dan tahun baru
Berita Terkait
Mensos Risma apresiasi penanganan bencana banjir dan longsor di Sulsel
Jumat, 10 Mei 2024 19:00 Wib
KPU RI: Caleg terpilih belum dilantik tak wajib mundur bila ikut Pilkada 2024
Jumat, 10 Mei 2024 12:11 Wib
Ombudsman sikapi dugaan suap seleksi KPID dan KI Sulsel
Rabu, 8 Mei 2024 15:12 Wib
Menkumham: Penegakan kekayaan intelektual upaya RI keluar dari "priority watch list"
Selasa, 7 Mei 2024 12:14 Wib
KPU: 37 provinsi sosialisasikan aturan pendaftaran calon independen Pilkada
Sabtu, 4 Mei 2024 18:18 Wib
Istana menanggapi rencana Prabowo bentuk "Presidential Club"
Jumat, 3 Mei 2024 13:20 Wib
Kemendagri menyerahkan DP4 kepada KPU untuk susun DPT Pilkada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 20:00 Wib
KPK geledah Gedung DPR RI terkait dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan
Selasa, 30 April 2024 15:49 Wib