Makassar (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan (Komnas) Perempuan, Andy Yentryani memetakan permasalahan atau kasus perempuan, khususnya yang bekerja di ranah publik, terutama intervensi pada masa Pemilu dan Pilkada 2024.
"Hal ini penting untuk menjadi dasar penanganan, sekaligus upaya preventif yang bisa dilakukan di lapangan," kata Andy disela diskusi ringan dengan sejumlah jurnalis, LBH Pers dan jaringan NGO Lokal yang ada di Makassar di Kantor Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) di Makassar, Rabu.
Pada kesempatan tersebut, Andy menggali beberapa isu terkait kebijakan dan masalah mengenai perempuan di masa Pemilu dan Pilkada 2024, khususnya yang dialami oleh jurnalis perempuan yang bekerja di ruang publik.
Hal itu dinilai penting untuk dikawal bersama, termasuk oleh media di Sulsel, karena perlu menjadi perhatian bersama, agar pemenuhan keamanan dan kenyamanan serta hak perempuan baik di perusahaan tempat dia bekerja kerja maupun di lapangan.
Berbagai keresahan dan tantangan yang dihadapi para jurnalis perempuan diutarakan dalam diskusi yang dihadiri jurnalis dari organisasi jurnalis nasional dan lokal menjadi catatan bagi pihak Komnas Perempuan.
Salah satunya, kerja jurnalistik tak bisa dipungkiri ada yang diintervensi dari bisnis dalam perusahaan media itu sendiri atau dari para mitra media selaku pengiklan atau memiliki saham di media tersebut.
Ketua AJI Makassar Didit Hariyadi mengemukakan, dari hasil pemantauan di lapangan, sudah selayaknya manajemen media dipisahkan antara redaksi pemberitaan dan unsur bisnis.
“Idealnya, dapur redaksi dan bisnis terpisah di perusahaan media, namun di Sulsel hampir tidak ada," ujarnya.
Selain itu, ada beberapa media yang kadangkala pemberitaannya diintervensi langsung oleh pemerintah maupun pihak yang telah melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan media bersangkutan.
Mengakhiri diskusi ringan tersebut, Andy menyerahkan buku berjudul Transformasi yang Tertunda kepada Ketua IJTI Makassar Ido dan Ketua AJI Makassar Didit.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua Komnas Perempuan petakan masalah perempuan pada masa pilkada
Berita Terkait
Komnas Perempuan minta DPR RI mempercepat bahas RUU PPRT
Sabtu, 5 Oktober 2024 14:57 Wib
Komnas HAM mengapresiasi pembebasan Pilot Philip Mehrtens dengan persuasif
Minggu, 22 September 2024 11:55 Wib
Sekprov Sulsel mengingatkan hak pilih kelompok rentan
Jumat, 6 September 2024 19:04 Wib
Anggota DPR meminta RUU PPRT bisa segera disahkan
Selasa, 3 September 2024 17:59 Wib
Komnas Perempuan: Advokasi RUU PPRT perlu dukungan publik nasional hingga ke daerah
Sabtu, 31 Agustus 2024 17:39 Wib
Komnas HAM mendesak polda evaluasi penanganan demo di Semarang dan Makassar
Selasa, 27 Agustus 2024 9:58 Wib
Komnas HAM mengecam pembunuhan pilot helikopter asal Selandia Baru di Mimika
Rabu, 7 Agustus 2024 12:46 Wib
Komnas HAM terjun langsung menangani kasus kematian wartawan di Karo
Kamis, 18 Juli 2024 10:59 Wib