Sekprov Sulsel mengingatkan hak pilih kelompok rentan

Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman, mengingatkan hak pilih kelompok rentan harus menjadi perhatian penyelenggara pilkada agar bisa menyalurkan suaranya pada pilkada serentak 2024.

Jufri Rahman dalam keterangannya di Makassar, Jumat, mengatakan hal ini sesuai arahan Penjabat Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh, kepastian hak pilih bagi kelompok-kelompok masyarakat rentan bisa terpenuhi dan tersalurkan.

Kelompok rentan yang dimaksud, yakni kelompok pekerja migran, kelompok disabilitas, dan kelompok masyarakat yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, serta kelompok masyarakat yang di bawah usia 17 tahun tapi sudah menikah.

"Sulawesi Selatan itu menurut data Komnas HAM perkawinan usia dini cukup tinggi. Karena setiap orang yang sudah menikah itu dia memperoleh hak untuk memilih. Ini yang mesti harus ada edukasi dan literasi, khususnya dari Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan," jelasnya saat menerima Komnas HAM di Makassar.

Menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang mendapat atensi dari Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) RI. Sulsel dianggap menjadi barometer demokrasi di Indonesia.

Jufri Rahman menjelaskan, kedatangan Komisioner Komnas HAM untuk memastikan pelaksanaan Pilkada di Sulsel dapat berlangsung dengan aman dan tetap menjaga netralitas, khususnya bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Komnas HAM datang ke sini untuk memastikan bahwa dalam pemilihan kepala daerah serentak nanti, netralitas terjaga, dan memastikan bahwa seluruh masyarakat atau kelompok yang memiliki hak pilih bisa menjalankan atau melaksanakan hak pilihnya dengan layak dan benar," ucapnya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM RI Saurlin P Siagian, mengungkapkan, pertemuannya dengan Sekda Sulsel membahas terkait Pilkada di Sulsel, baik Pilgub Sulsel maupun Pilkada Kabupaten/Kota.

Saurlin juga menuturkan, pihaknya juga ingin memastikan netralitas ASN bisa terjaga pada saat pelaksanaan pilkada di Sulsel. Terlebih lagi, Komnas HAM memiliki atensi khusus di Sulsel karena Sulsel menjadi barometer demokrasi di Indonesia.

"Kami Komnas HAM punya atensi khusus terhadap Sulawesi Selatan karena menjadi barometer demokrasi di Indonesia, dan Sulawesi Selatan masuk lima besar provinsi rawan pilkada. Tingkat kerawanannya tinggi, jadi kami Komnas HAM menempatkan provinsi ini sebagai salah satu provinsi yang masuk atensi Komnas HAM," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Saurlin juga berharap kepada Pemerintah Provinsi Sulsel untuk dapat membantu penyelenggara Pilkada di Sulsel dalam memastikan pemenuhan hak pilih bagi masyarakat. Bahkan, Komnas HAM dan Pemprov Sulsel, tambah Saurlin, berkomitmen untuk bersama-sama mengawal Pilkada jalannya pilkada dengan lebih baik.