PAKKI Sulsel siap melakukan kajian risiko kerja KPPS di Pilkada 2024

Makassar (ANTARA) - Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI) Sulawesi Selatan siap melakukan kajian risiko terhadap kerja para penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, khususnya pada KPPS atau kelompok panitia pemungutan suara.

Ketua PAKKI Sulsel Muh Ilham Arifai mengemukakan bahwa organisasi yang menghimpun tenaga ahli ini dapat andil pada bidang teknis pemilu, pilkada hingga pemilihan gubernur. Caranya dengan melakukan kajian risiko lebih dalam dan jauh tentang sistem penerapan manajemen K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) pada penyelenggara pesta demokrasi.

"PAKKI merupakan organisasi perpanjangan dari pemerintah untuk membangun kajian risiko kesehatan. Kalau kita melihat adanya anggota kpps yang berjatuhan karena kelelahan atau sakit," kata dia menanggapi ribuan kpps yang harus mendapat perawatan kesehatan di Sulsel

Ilham menjelaskan ada lima faktor lingkungan kerja yang perlu diperhatikan yaitu fisik, kimia, biologi, ekonomi dan psikologinya. Sementara yang terjadi saat ini pada kpps, cenderung kelelahan yang sangat berpengaruh pada psikologinya.

"Ketika psikologinya tertekan maka konsentrasi kerjanya itulah yang membuat mereka mengalami kerentanan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja," urai Ilham Arifai menjelaskan.

Berdasarkan data Dinkes Sulsel, penyakit yang didapati pada para penyelenggara Pemilu 2024 yang "tumbang" seperti sakit kepala, maag, demam dan lainnya.

Arifai juga menyampaikan fungsi organisasi profesi ini adalah membangun sistem kesehatan kerja dan keselamatan pada tempat kerja, bukan hanya pada fasilitas pelayanan kesehatan, namun juga industri, termasuk pada kerja penyelenggara Pemilu.

Pada kesempatan ini, Pengurus PAKKI Sulsel juga secara resmi dilantik oleh Ketua Umum PAKKI Pusat dr Hendra. Pelantikan dan rapat kerja DPP PAKKi Sulsel periode 2023-2028 sempat tertunda karena pandemi COVID-19.

Hendra mengemukakan bahwa tidak ada satu bidang pekerjaan yang bebas dari risiko. Sehingga wajib adanya K3 yang diatur dalam UU pada setiap tempat kerja.

Sayangnya, kata dia, tidak sedikit petugas kesehatan yang fokus pada penyembuhan pasien, namun terkadang lupa dengan keselamatan mereka sendiri.

"Ada satu kasus adanya tenaga kesehatan yang aktif berhubungan komunikasi dengan pasien pengidap penyakit menular (TBC) namun tidak memakai masker sehingga sangat penting menerapkan K3, jadi bukan hanya pasien yang selamat, tetapi tenaga kesehatan juga harus selamat," kata dia menjelaskan.

Kesehatan dan keselamatan kerja ini sangat diperlukan dalam dunia kerja, mengingat dalam dunia kerja cukup rawan terjangkit penyakit sehingga perlu diantisipasi lebih awal.