Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memeriksa dua orang saksi untuk mendalami proses lelang terkait penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Saksi BF dan PJA ditanya tentang proses lelang pembangunan tempat evakuasi sementara/shelter tsunami di NTB," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Saksi tersebut diketahui adalah seorang bendahara bernama Baiq Fahmi (BF) dan Asisten Teknis pada Satker PBL Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR NTB/Anggota Pokja bernama Purwanto Joko Astriyo (PJA).
KPK awalnya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya yakni Pejabat Penerbit SPM/ Penguji SPP berinisial JMT (Jublina Marselina Tawa) dan Kepala Balai Sarana Prasana Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya (NTB) berinisial ISR (Ika Sri Rejeki).
Meski demikian kedua saksi tersebut tidak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK dan mengajukan permohonan untuk dijadwalkan ulang pemeriksaannya.
KPK pada Senin, 8 Juli 2024 mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter Tsunami oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014
Penyidik KPK juga telah menetapkan dua tersangka yaitu satu orang penyelenggara negara dan satu tersangka lainnya adalah pegawai di salah satu BUMN.
Meski demikian, Tessa belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut soal identitas tersangka dan rincian perbuatan melawan hukum oleh para tersangka.
Dia mengatakan detail perkara tersebut akan diumumkan saat penyidikan perkara ini telah rampung, namun menerangkan bahwa kerugian negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp19 miliar.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu mengungkapkan temuan penurunan kualitas bangunan akibat tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan shelter tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
"Beberapa yang sudah kami cek ada yang memang kualitasnya menurun jadi ini sia-sia ketika terjadi (tsunami), walaupun kita berdoa tidak terjadi lagi," kata Asep di Jakarta.
Asep mengatakan tim penyidik KPK juga turut melibatkan pakar konstruksi dalam pengecekan bangunan shelter tsunami tersebut. Menurutnya bangunan yang akan dijadikan tempat perlindungan dari bencana tidak boleh kompromi soal kualitas bangunan.
"Ini kan antisipasi, kalau seandainya terjadi (tsunami), ini akan sia-sia kalau kualitas bangunannya jelek. Jadi ada juga yang terjadi penurunan dari kualitasnya. Nah itu saat ini sedang dilakukan pengecekan oleh ahli konstruksi," ujarnya.
Berita Terkait
KPK menemukan dokumen penting di mobil Harun Masiku
Jumat, 13 September 2024 13:20 Wib
Kejati Sulsel tahan mantri BRI Enrekang terkait kasus dugaan korupsi
Kamis, 12 September 2024 6:31 Wib
SPJM Pelindo perkuat budaya antikorupsi di lingkungan kerja
Rabu, 11 September 2024 20:02 Wib
Penyidik KPK memeriksa Manajer Keuangan PT Isargas terkait kerja sama PT PGN
Rabu, 11 September 2024 11:05 Wib
ACC Sulawesi duga ada penyimpangan pada proyek RTH CPI Makassar
Rabu, 11 September 2024 1:24 Wib
Kejati memeriksa tersangka korupsi dana hibah pilgub 2020 di Bawaslu Sulteng
Selasa, 10 September 2024 18:02 Wib
KPK memanggil sejumlah pejabat Kementan terkait dugaan korupsi pengadaan xray
Selasa, 10 September 2024 17:15 Wib
KPK kembali memeriksa eks Dirut Sarana Jaya terkait pengadaan lahan di Rorotan
Selasa, 10 September 2024 14:24 Wib