Jakarta (ANTARA) - Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka telah menyetujui berbagai situasi ekonomi makro yang akan memengaruhi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan pembahasan rencana kerja Pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
"Kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dan wakil presiden terpilih mengenai situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025," kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa RAPBN Tahun 2025 disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf AMin, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Menkeu menjelaskan pemerintah sudah mulai menyusun RAPBN 2025 dengan berbagai asumsi ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional.
Asumsi penyusunan RAPBN 2025 ini, kata Menkeu, telah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari presiden dan wakil presiden terpilih.
Sejumlah situasi ekonomi yang akan memengaruhi rancangan APBN Tahun 2025, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara, nilai tukar rupiah, harga minyak, lifting minyak dan lifting gas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Menkeu menegaskan bahwa sampai saat ini, proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik, dan komunikasi antara Presiden Jokowi-presiden terpilih juga intens.
"Komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah presiden terpilih dan wapres terpilih dan juga mengenai program-program detil juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan," kata Sri Mulyani.
Menkeu menambahkan bahwa saat ini para menteri tengah memfinalkan arahan Presiden Jokowi dan presiden terpilih untuk penyusunan RAPBN 2025.
